Kamis, 22 Mei 2008

Efisiensi Pengelolaan Dana Dalam Rangka Meningkatkan Rentabilitas Pada Perum Pegadaian Suberpucung Malang (113)


Perum pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah yang turut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang perekonomian , terutama membantu dalam hal menyediaan atau memberikan pendanaan untuk dijadikan sebagai modal dalam melakukan usaha yaitu lewat jasa gadai sedangkan atribut lain adalah jasa penaksiran barang , jasa penitipan barang dan toko emas. Salah satu tantangan dari perkembangan Perum Pegadaian adalah tertahanya modalkerja yaitu dana dalam bentuk piutang sehingga mengganggu kelancaran cash inflownya .
Untuk penelitian ini mengangkat rumus masalah mengenai bagaimana cara mengelola dana agar tetap efisien sehingga dapat meningkatkan rentabilitas. Analilsis dalam penelitian ini adalah mengunakan analisis rasio aktivitas dan rasioprfitabilitas untuk mengetahui tingkat efisiensi laporan keuangan perusahaan itu yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi , yang secara tidak langsung akan mempengarui tingkat rentabilitas perusahaan .
Dalam hasil penelitian ini diambil garis besarnya adalah bahwa perum pegadaian hndaknya lebih hati-hati dalam mengeluarkan dana, dalam hal ini perusahaan hendaknya menyusun budget kas dan menetapkan jumlah kas yang optimal untuk menjaga tingkat rentabilitas, serta dalaam hal meningkatkan omset pendapatan sebaiknya perusahaan lebih intensif dalam menagihnya sehingga mempercepat tersedianaya dana perusahaan . Untuk dapat mengetahui penerimaan dan pengeluaran dana, maka perum pagadaian harus merealisasinya dengan baik dan matang dalam penggunaan dana agar tidak mnyimpang dari rencana yang ditetapkan sehingga perusahaan perum pegadaian berada dalam posisi yang setabil.



Perencanaan Strategis Kabupaten Buru Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata … (110)


Perkembangan pariwisata dewasa ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Untuk itu pembangunan pariwisata terus dipacu dan pemerintah mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor andalan menggantikan minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi tumpuan pemerintah dalam menunjang penerimaan negara.
Melihat kondisi demikian, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dewasa ini sedang memacu pembangunan sektor pariwisata, hal ini terlihat dengan adanya upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan 2 (dua) objek wisata yang dianggap potensial yang merupakan kerjasama dengan Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB), dan hasil kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Namniwel dan Jikumerasa.
Potensi wisata yang ada di Kabupaten Buru sangat besar, akan tetapi belum seluruhnya dikelola secara professional, sehingga akan dapat bermanfaat dalam menunjang penerimaan daerah dan terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam hal ini sangat berkepentingan terhadap upaya pengembangan pariwisata daerah. Maka sebagai pihak yang memilik peran sebagai fasilitator secara tidak langsung peran yang disandang tersebut sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangannya.
Perencanaan Strategis merupakan salah satu dari sekian jenis perencanaan, adalah merupakan suatu perencanaan yang perlu dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menentukan strategi-strategi yang efektif untuk digunakan dalam mengembangkan sektor ini, karena lebih bersifat komprehensif dalam arti lebih memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan, baik lingkungan eksternal , maupun lingkungan internal.
Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari atau menentukan strategi-strategi yang perlu ditempuh Pemerintah Daerah kabupaten Buru dengan sebelumnya dilakukan analisis mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong, maupun penghambat atau yang disebut identifikasi isu-isu strategis dan kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT.
Sesuai dengan analisis SWOT tersebut, maka dapat ditemukan isu-isu strategis yang kemudian isu-isu strategis tersebut dilakukan pengujiannya untuk mengetahui isu-isu yang sangat strategis dengan menggunakan alat uji berupa “Litmus Tes”. Adapun isu-isu yang sangat strategis tersebut adalah : (1) Manfaatkan anggaran pariwisata yang memadai untuk pengembangan seluruh potensi wisata yang ada, (2) Meningkatkan kualitas aparatur, khusus dibidang kepariwisataan agar dapat mengatasi permasalahan pariwisata, (3) Meningkatkan upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup, (4) Meningkatkan upaya promosi wisata.



Potensi Dan Prospek Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 1991-2000 … (111)


Penelitian ini berjudul “Potensi dan Prospek Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Tana Toraja” bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, menghitung potensi tahun anggaran 2000, efektivitas, efisiensi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan peramalan pajak hotel dan restoran serta strategi umum yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer dengan periode penelitian dari tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan tahun anggaran 2000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama sepuluh tahun(1991/1992-2000) sebesar 15,66% pertahun. Analisis efektivitas untuk tahun anggaran 2000 menunjukkan angka sebesar 41,54%, yang berarti tidak efektif oleh karena masih jauh dari angka relatif untuk batas minimal sebesar 80%, sedang untuk analisis efisiensi sudah menghasilkan tingkat yang paling efisien selama sepuluh tahun secara rata-rata mencapai 23,04%. Perhitungan potensi pajak hotel dan restoran untuk tahun anggaran 2000 cukup besar yakni mencapai Rp840.791.070, namun yang baru dapat direalisir sebesar Rp349.270.238 atau baru 41,54%, yang berarti tidak efektif. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran adalah dari jumlah kunjungan wisatawan, kemudian tingkat PDRB Kabupaten Tana Toraja dan dari jumlah kamar hotel dan penginapan. Hasil peramalan realisasi pajak hotel tahun 2001 sebesar Rp273.663.069,96, tahun 2002 sebesar Rp242.966.140,59 dan tahun 2003 sebesar Rp381.311.259,15. Peramalan untuk realisasi pajak restoran tahun 2001 sebesar Rp75.619.725,14, tahun 2002 sebesar Rp67.137.421,11, tahun 2003 sebesar Rp105.365.523,43.

Dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa bentuk strategi umum yang dapat digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran adalah strategi pertumbuhan terkonsentrasi. Untuk mendukung strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan baik intern maupun ekstern, menghapus produk yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan meningkatkan bagian pasar.



Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai... (112)



Good Governance (kepemerintahan yang baik) merupakan issue yang paling menarik dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Kondisi kepemerintahan ini merupakan tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisai. Penempatan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik memungkinkan untuk terlaksananya pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN ). Terciptanya Good Governance akan diikuti pula dengan Clean Governanceyaitu pemerintahan yang Bersih dan berwibawa, artinya system pemerintahan yang mampu melindungi Masyarakatnya dengan prinsip penegak hukum yang dipatuhi oleh semua Lapisan masyarakat. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya akan menjadikan Pemerintahan yang kuat ( Strong Governance ) dalam arti semakin kuatnya Penyelenggaraan pemerintahan lainya.

Prasyarat-prasyarat di atas sangat diperlukan memperhatikan kondisi Jalanya pemerintahan di Indonesia menjelang berakhirnya Orde Baru banyak Gejala yang menunjukan tidak professional dalam menjalankan pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sherwood ( 1997 ), bahwa profesionalisme Pemerintahan sedang megalami kemunduran. Saat ini lebih banyak pejabat Politik dfalam birokrasi, dan lingkungan kerja belum mendukung atau dapat dipercaya. Tetapi pejabat pemerintahan mempunyai peran penting untuk memulihkan lingkungan kerja agar sesuai dengan standar profesionalisme.Untuk itu dibutuhkan orientasi layanan yang baru. Demikian juga alternative struktur formal dan layanan ekskutif yunior mungkin banyak membantu. Kenyataan tersebut tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat Sebagaimana dinyatakan oleh Harwood (1994),bahwa status pelayanan publik di Amerika Serikat telah mengalami penururunan pesat.

Sumber dari kemunduran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan tersebut adalah rendahnya profesionalisme pelayanan publik dan Birokratisnya aparat pemerintah. Kondisi demikian akan berdampak pula padaRendahnya kinerja instansi pemerintah tersebut. Meskipun harapan tentang Kinerja yang professional ini secara tegas telah ditetapkan melalui keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 81 Tahun 1993 (LAN, 2000 ) yaitu : Sederhana, mudah, lancar dan tidak berbelit-belit.
1) Jelas dan pastidalam tata cara dan persyaratan.
2) Aman, proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan.
3) Terbuka dalam segala hal.
4) Ekonomis.
5) Efisiensi.
6) Adil dan merata.
7) Tepat waktu.

Bergulirnya proses perubahan yang meluas di masyarakat, serta Perubahan factual peran pemerintah daerah, yang mulai terbuka dalam suatu Koridor UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Wacana lebih luas peran pelayanan yang berkualitas dan tanggung jawab kepada Masyarakat. Tuntutan terhadap kinerja aparat pemerintah ini sejalan dengan Model Administrasi Negara Baru, yaitu Pilihan Publik, “Sistem Peberian Pelayanan Kepada Publik” ( Delivery Service System), merupakan salah satu pusat perhatian, dan menjadi nilai yang akan dimaksimumkan (Frefericksondalam LAN,2000).

Selain itu keberadaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang memerlukan dukungan dari pemerintah yang baik atau Good Governance, keterkaitan pula dengan perubahan sikap dan perilaku apartur pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.
Seiring dengan pelaksanaan Good Governance,Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab Kepada Daerah secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan, Pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan deengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan adanya penyerahan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi, memberikan keleluasaan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setampat menurut prakarsa sendiri berdasarekan aspirasi masyarakat secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi sehingga dapat Terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan aparatur pemerintah ditujukan untuk meningkatkan aparatur pemerintah dalam melayani, mengayomi dan menimbulkan peran aktif masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut,maka pemerintah berupaya selama ini adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang pelaksanaanya masih perlu ditingkatkan lagi, seiring dengan tuntutan masyarakat diberbagai bidang guna menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sehubungan dengan hal itu ditetapkan seperangkat kebijakan antara lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang peningkatan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1998 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka mulai Tanggal 30 Juni 2004 ditetapkan pembentukan Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 98 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang. Sehubungan dengan peningkatan kinerja Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malangsecara berkesinambungan maka ditentukan Sistem ManajemenMutu ISO 9001:2000 sebagai pilihan terbaik yang dijadikan sarana untuk mewujudkannya. Dinas Permukiman ,Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Malang merupakan salah satu unit kerjadilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang mendapatkan prioritas untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di samping beberapa dinas lain yang menerapkan system tersebut.

Seperangkat kebijakantelah di tetapkan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, namun belum pernah diteliti sejauh mana efektivitas implementsinya khususnya terhadap Standar Sisten Manajemen Mutu ISO 9001:2000. Bertitik tolak dari hal itulah perlu dikaji scara mendalam tentang Implementasi Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 serta pengaruhnya terhadap kinerja aparat pemerintah di Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang.



Peran Badan Pendidikan Dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Dalam Pembinaan Pendidikan Dan Pelatihan Di Era Otonomi Daerah ... (108)


Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri merupakan organisasi publik yang mempunyai tugas membina kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Untuk terlaksananya tugas tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan kapasitas organisasinya melalui pembenahan terhadap aspek struktur organisasinya, sistem-sistem yang ada di dalam organisasi serta pembenahan terhadap sumberdaya aparatur (pegawai) yang tersedia.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah yang luas di Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan otonomi terbatas pada Daerah Prompinsi, maka sebagian kewenangan dalam pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, telah beralih ke Pemerintah Daerah. Dengan demikian, akibatnya frekuensi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang selama ini dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, melalui Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan yang ada menjadi semakin berkurang.

Berdasarkan penelitian terhadap pembinaan pendidikan dan pelatihan bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, khususnya terhadap kegiatan Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan, Pusdiklat Teknis, Pusdiklat Fungsional, Pusdiklat Kepemimpinan serta Pusdiklat Pembangunan dan Kependudukan, maka diketahui bahwa secara umum pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut belum berjalan secara optimal, baik dari sisi kualitas kegiatan maupun kuantitas pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa peran Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, dilihat dari struktur organisasi, pembinaan sistem-sistem kerja di dalam organisasi serta keberadaan aparatur (pegawai), secara legal formal memang masih dibutuhkan dalam pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, disamping juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, disamping juga menjadi lembaga fasilitator bagi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, terutama yang berada di Daerah.



Pengendalian Piutang Yang Efektif Dalam Usaha Meningkatkan Efisiensi Modal Kerja Pada Perusahaan Sepatu “Shandy Surya Wijaya” ... (109)


Sejalan dengan lajunya pembangunan dan roda perkonomian di Negara kita , terdapat perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya, Semakin besar suatu perusahaan ,akan membawa dampak dalam pengelolaan Manajemennya. Untuk itu pihak menejemen perlu melengkapi dirinya dengan pengetahuan dan informasi yang akurat dan up to date , ini dimaksudkan sebagai alat Bantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah-masalah yang dihadapi perusahaan .

Laporan keuangan merupakan produk khir dari proses akuntansi, yaitu suatu proses pencatatan yang mengikhtisarkan transaksi-transaksi keuangan , yang disusun dan disaksikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pemakai , yang dibuat oleh manajemen untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Agar laporan keuanagan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas pendapatan dan biaya yang trjadi pada tahun buku yang bersangkutan , maka laporan keuanmgan harus disusun dan disajikan dasar pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Di Indonesia dengan perpedoman pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (psak) . Laporan keuanagan yang disusun pihak manajemen pada umumnya terdiri dari : Neraca , Laporan Perhitungan Laba Rugi , Laporan perubahan Posisi keuangan , catatan dan laporan lain.

Di dalam neraca kita mengenal pos aktiva, salah satu elemen aktiva adalah aktiva tetapyang di dalamnya ada pos piutang. Seperti kita ketahui bahwa aktiva tetap mempunyai peranan yang cukup penting dalam perusahaan , karena hal ini selain fungsinya sebagai operasional asset , juga karena dana yang tertanm dalam aktiva tetap cukup besar dan terikat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun . Berpijak dari hal tersebut aktiva tetap tentunya perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen . Karena menyangkut dana yang cukup material nilainya dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun maka kesalahan dalam menilai , mencatat dan menyajikan aktiva tetap akan berpengaruh cukupmaterial dalam kewajaran laporan keuangan.

Berdasarkan dari keterangan diatas maka penulis memilih kajian sebagai bahan penulis yaitu : PENGENDALIAN PIUTANG YANG EFKTIF DALAM USAHA MENINGKATKAN EFISIENSI MODAL KERJA PADA PERUSAHAAN SEPATU “ SHANDY SURYA WIJAYA”



Hubungan Perilaku Birokrasi Dengan Kualitas Layanan Publik Di Kabupaten Sumba Timur (Studi Dalam Bidang Kependudukan Pada Empat Kec.) ...(106)


Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan pusat dan daerah. Disebut demikian karena undang-undang tersebut memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya. Apabila undang-undang nomor 5 tahun 1974 menggunakan filosofi “keseragaman dalam kesatuan” maka undang-undang nomor 22 tahun 1999 menggunakan folosofi “keanekaragaman dalam kesatuan”.
Sebagai konsekuensi logis dari perubahan filosofi di atas, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerahnya, termasuk dalam mengatur struktur organisasi kelembagaan di daerahnya. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 menawarkan perubahan fungsi utama pemerintah daerah, yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Menurut Sadu Wasistiono (2002 :74), “Perubahan tersebut dengan sendirinya akan mengubah bentuk daerah baik unsur staf, unsur lini teknis, maupun unsur lain kewilayahan”.
Pergeseran dominasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan kabupaten/kota termasuk pemerintah kecamatan yang saat ini diposisikan sebagai perangkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 244 Tahun 2003 telah menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, antara lain :
(1) Pelayanan dibidang kependudukan (menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan, mengesahkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Camat sebagai pegawai pembantu pencatat perkawinan).
(2) Pelayanan dibidang perijinan (ijin usaha, ijin keramaian dan lain-lain)
(3) Pelayanan dibidang pertanahan (membuat dan menandatangani pelepasan hak oleh pemerintah yang luasnya tidak lebih dari 5 ha)
(4) Pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat (membina dan mengendalikan pelaksanaan Proyek Nusa Tenggara-Germany Technical Coorporation ( PNT GTC),Program Pengembangan Kecamatan,(PPK) Dana Pembangunan Desa/Kelurahan(DPD/K),Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam(UED-SP), pasar desa dan lain-lain)
(5) Pelayanan informasi bidang pemerintahan lainnya.



Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara ... (107)


Penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tebing Tinggi, dengan maksud untuk melihat sejauhmana keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat. Untuk itu perlu dikaji tingkat perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target yang ditetapkan dan kontribusi PAD terhadap APBD serta realisasi penggunaannya.

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, yaitu nara sumber didukung oleh dokumen sesuai dengan setting dan field penelitian. Intsrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang menggunakan pedoman wawancara dengan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, diuji keabsahannya dengan triangulasi, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukan, bahwa PAD Kota Tebing Tinggi dalam empat tahun terakhir (1999/2000-2002) masih rendah dan kontribusinya terhadap total APBD kecil serta alokasi dana untuk pelayanan masyarakat kecil dari potensi yang ada, belum dikelolanya pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah secara efektif, efisien dan profesional.

Untuk mengatasi rendahnya PAD dilakukan intensifikasi sumber penerimaan yang telah ada dan ekstensifikasi sumber penerimaan yang belum digali, serta penetapan target sesuai dengan potensi yang ada dan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.




Strategi Pengembangan Kupedes Dan Peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan Di PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ) Unit Paron Cabang Kediri … (105)


Tujuan dari penelitian yang akan diadakan adalah : 1) Untuk mengetahui keberhasilan pengembangan Kupedes di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri, 2) Untuk mengetahui keberhasilan peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri, 3) Untuk menganalisa strategi yang dapat dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri dalam upaya pengembangan Kupedes. Sedangkan Penelitian dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri yang mempunyai wilayah kerja 11 ( Sembilan ) desa di wilayah Kecamatan Gampengrejo. Sedangkan waktu penelitian selama 4 bulan yang dimulai tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 22 September 2006.

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian deskriptif yang memaparkan tentang pengembangan Kupedes dan Peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan di BRI Unit Paron baik tingkat keberhasilannya maupun strategi yang di gunakan tahun 2004 hingga Juni 2006. Suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pejabat Kredit Lini di Bank BRI Unit Paron untuk memperoleh data berupa kebijakan, pelaksanaan maupun strategi dalam rangka pengembangan Kupedes dan Peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan di Bank BRI Unit Paron. Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT ( Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan Threats ),

Hasil analisis penelitian yang telah didapat dan dianalisa berdasarkan analisis SWOT maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 1) Pengembangan Kupedes di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2006 menunjukkan keberhasilan yang cukup menggembirakan , baik dilihat dari hasil peningkatan Kupedes ( outstanding maupun debitur ), manfaat yang dirasakan maupun pelayanan yang telah diberikan. Hasil Outstanding Kupedes pada tahun 2004 sebesar lebih dari 5,1 Milyar dapat ditingkatkan menjadi lebih dari 950 Juta pada akhir bulan Juni 2006. 2) Hasil debitur Kupedes juga dapat dikatakan berhasil mengalami peningkatan, dimana posisi akhir tahun 2004 sebanyak 923 debitur meningkat menjadi 989 debitur pada akhir bulan Juni 2006. 3) Strategi yang dapat dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Unit Paron Cabang Kediri dalam upaya pengembangan Kupedes adalah strategi “ SO “ yaitu dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang telah dimiliki serta memanfaatkan peluang-peluang yang ada.


Pengaruh Teknologi Komunikasi Terhadap Loyalitas Pengguna Jasa PT. Pos Indonesia (PERSERO) … (103)


PT. Pos Indonesia ( Persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara yang diberi tugas oleh pemerintah Indonesia menyelenggarakan usaha perposan atau persuratan untuk umum dalam negeri dan luar negeri, tugasnya disamping memberikan jasa pos kepada masyarakat juga memberikan fasilitas pos yang lain di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Kegiatan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana perposan yang dibutuhkan masyarakat tersebut memerlukan usaha yang cukup besar, baik berupa pengerahan sumber daya manusia, sumber dana maupun pemanfaatan teknologi. Tentu saja hal ini menjadi tanggung jawab semua pegawai sesuai dengan tingkat kedudukannya. Bagi pimpinan dituntut untuk menyempurnakan untuk berusaha mengikuti perkembangan teknologi secara kontinyu dan meningkatkan fungsi manajemen, sedangkan para pelaksana dituntut lebih giat dalam menjalankan tugas kedinasan.

Berhasilnya suatu tugas atau pekerjaan, biasanya ditunjang dengan perlengkapan dan teknologi yang digunakan , menjadi salah satu ciri karyawan yang profesional. Keadaan ini perlu dijaga dan dilindungi dari gangguan erosi moral, dan sedapat mungkin diterangkan pada setiap, karyawan.

Salah satu cara untuk mencegah kemerosotan kualitas layanan sekaligus pengembangan ke arah positip adalah perlu penyesuaian dengan perkembangan tekonologi komunikasi yang digunakan serta lingkungan kerja yang tentram dan harmonis, dimana setiap individunya mampu berkomunikasi dengan baik. Setiap perusahaan harus senantiasa berusaha agar setiap karyawannya semakin profesional, mengenal dan mampu menggunakan teknologi yang lagi trend, memiliki moral kerja yang tinggi, sebab dengan semua itu diharapkan PT. Pos Indonesia ( Persero ) dapat meningkatkan pelayanan yang lebih memuaskan kepada pengguna jasa pos.

Sebagai penjual jasa perposan untuk umum, PT. Pos Indonesia (Persero) tidak dapat bertindak semaunya kepada konsumen atau langganan, tetapi harus meningkatkan mutu layanannya kepada pengguna jasa pos. Dalam hal ini setiap karyawan harus sadar, bahwa setiap kegiatannya selalu dipantau oleh masyarakat. Apalagi didukung oleh kehadirannya media massa baik cetak maupun elektronik, maka sorotan akan menjadi lebih terfokus.

Jika hal tersebut tidak dihiraukan oleh PT. Pos Indonesia ( Persero ) maka secara otomatis pelanggan atau pengguna jasa pos akan beralih kepada produk pesaing yang memiliki teknologi komunikasi yang lebih canggih,dan praktis. Perkembangan teknologi komunikasi yang dimaksud adalah ponsel/sms, dan internet.

Karena dengan alasan itulah dalam kehidupan organisasi, harus selalu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi sehingga keberadaan PT. Pos Indonesia ( Persero ) akan tetap survive dan exist sepanjang masa. Oleh karena itu maka para pucuk pimpinan PT. Pos Indonesia ( Persero ) harus selalu dan selalu memikirkan peerkembangan teknologi komunikasi dan diikuti upaya nyata dalam pelayanan jasa kepada masyarakat semakin memuaskan dan pada akhirnya tidak ditinggalkan oleh pengguna jasa atau pelanggan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan loyaliyas pengguna jasa atau pelanggan dalam jumlah yang besar maka PT. Pos Indonesia ( Persero ) harus meningkatkan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perkembangan teknologi komunikasi terhadap loyalitas pengguna jasa pos dengan mengambil obyek penelitian pada PT. Pos Indonesia ( Persero ) Nganjuk.


Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Pengembangan Koperasi Lembaga Pemasyarakatan Kediri ... (104)


Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kepemimpinan terdiri tiga level yaitu komunikasi, pengkoordinasian, motivasi terhadap pengembangan koperasi Lembaga Pemasyarakatan Kediri.
Penelitian dilaksanakan di KPPDK dengan metode observasi, dokumentasi, kuesioner. Analisa data menggunakan analisis statistik inferensial. Variabel bebas yaitu kepemimpinan yang terdiri dari komunikasi, pengkoordinasian, motivasi sedang variabel terikat pengembangan koperasi yang meliputi organisasi, partisipasi, permodalan. Perhitunan data hasil penelitian digunakan sofware komputer SPSS R.10,10 pada tingkat signifikansi 0,05.
Hasil penelitian disimpulkan variabel kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap pengembangan koperasi. Pengaruh kepemimpinan yang paling dominan adalah komunikasi terhadap pengembangan usaha koperasi.
Pada analisa laporan pengurus koperasi Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan hasil sebagai berikut :
1. Bidang organisasi
a. Hubungan antara pengawas dan pengurus, pengurus dengan anggota cukup baik
b. Pembinaan organisasi ke PKPRI telah dilaksanakan dengan lancar dan baik
c. Pelaksanaan pekerjaan antar pengurus saling mengisi dan menunjang sehingga berjalan lancar
2. Bidang administrasi
a. Buku-buku organisasi dan usaha ada
b. Pengaturan buku dan pekerjaan cukup baik
c. Jumlah anggota telah dicatat dengan baik
3. Bidang keuangan
a. Pengelolaan uang cukup baik
b. Bukti kas keluar/masuk tersusun rapi
c. Analisa ratio
- Likuiditas = baik
- Solvabilitas = baik
- Rentabilitas = baik
- Struktur modal = baik



Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Peningkatan Motivasi kerja Pegawai (Studi pada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang) … (102)


Latar belakang dilakukan penelitian ini karena pada Bagian Humas dan Protokol merupakan bagian yg ditunjuk untuk menjembatani berbagai kepentingan di Pemerintah Kabupaten Malang baik internal maupun eksternal untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan iklim kerja yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi kerja pergawai.
Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh apakah komunikasi internal terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai dan seberapa besar pengaruhnya serta factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai pada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang.
Penelitian ini didasarkan pada Teori Hubungan Komunikasi Interpersonal yang meliputi model pertukaran sosial, model peranan, model peranan, model interaksional dan Teori Motivasi meliputi teori Kepuasan dan teori motivasi proses.
Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang yang berjumlah 40 orang. Teknik sample yang digunakan adalah total sampling yaiti apabila jumlah sampling di bawah 100 maka sample yang diambil adalah semuanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan rumus Y = a + bx
Hasil penelitian ini diperoleh F hitung 31.107 dan F tabel (5%) 4.10 karena F hitung 31.107 > F tabel (5%) 4.10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable (x) komunikasi internal terhadap peningkatan motivasi kerja (y) menggunakan rumus determinasi ( ) x 100, sehingga di ketahui besarnya pengaruh adalah 45% dan untuk mengetahui besar kecilnya peningkatan motivasi kerja pegawai menggunakan persamaan linear sederhana yaitu Y = 20.195 + 0.779 x. Yang berarti peningkatan 1 nilai komunikasi internal pada Bagian Humas dan Protokol akan menyebabkan peningkatan nilai motivasi kerja pegawai sebesar 0.779. Dengan berdasarkan pada persamaan regresi tersebut, dapat dianalisis bahwa pengaruh komunikasi internal terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Malang adalah positif.


Selasa, 20 Mei 2008

Peningkatan Kompetensi Aparatur Asisten Ekonomi Pemb. Sekretaris Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Rangka Pelaksanaan OTODA ... (101)


Pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek merupakan bagian intergal dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah Propinsi Jawa Timur. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom. Oleh karena itu, program pembangunan di Kabupaten Trenggalek harus diperbaharui dengan perubahan mendasar dan harus mengadung semangat desentralisasi, berpola pendekatan wilayah serta berorientasi pada pengembangan keunggulan kompetitif.
Pemberian wewenang kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang menuntut adanya aparatur pemerintah yang bersih dan menempatkan diri sebagai aparatur yang harus melayani masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan kewenangan dimaksud, maka pemerintah daerah diharapkan menerapkan transparansi dalam pelayanan, akuntabel dalam pelaksanaan pekerjaan, jujur dan responsif atas tuntutan masyarakat. Hal ini tentu perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintah dan kelembagaan daerah yang baik sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan pemikiran di atas diperlukan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), dan keinginan ini telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam bentuk Perencanaan Strategis yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah serta Arah Kebijakan Umum (AKU ) yang merupakan pola dasar pembangunan 5 ( lima ) tahunan yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan program-program pembangunan.
Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan / sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Pemerintah Daerah.
Dengan memperhatikan pentingnya pelayanan administrasi pembangunan maka kepada aparatur Sekretariat Daerah khususnya Asisten Ekonomi Pembangunan perlu ditingkatkan profesionalisme dan kinerjanya sehingga semua tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, maka aparatur Sekretariat Daerah khususnya Asisten Ekonomi Pembangunan perlu memiliki kemampuan dalam pembangunan administrasi publik yang meliputi kemampuan dalam pengembangan paradigma baru, kemampuan dalam menyusun manajemen stratejik dan kemampuan dalam merumuskan kebijakan publik.


Strategi Pemberdayaan Dan Pembinaan Keberadaan Persikmania Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan … (99)


Penelitian ini bertujuan untuk membahas Strategi pemberdayaan dan pembinaan keberadaan Persikmania guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Kediri dalam rangka Otonomi Daerah. Fokus yang dibahas dari penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal serta strategi dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan keberadaan Persikmania.
Pada penelitian ini, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan model analisis manajemen atau perencanaan strategis yang sering disebut analisis SWOT dalam mengarahkan proses analisis sehingga menemukan strategi-strategi yang dituju. Sedangkan populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Kediri sebagai Persikmania.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui dalam menentukan alternatif strategi dan pemilihan strategi pemberdayaan dan pembinaan keberadaan Persikmania perlu diadakan pengindentifikasian dan analisis faktor-faktor strategi internal dalam kerangka kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor strategi eksternal dalam kerangka peluang dan ancaman sehingga dapat ditentukan strategi yang terbaik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam wadah Persikmania
Persikmania merupakan kelompok sosial baru dalam masyarakat Kota Kediri yang dapat dijadikan aset yang berharga untuk dibina dan dikembangkan karena beranggotakan seluruh lapisan masyarakat yang ada dalam memberikan partisipasinya terhadap pembangunan Kota Kediri.


Studi Tentang Sistim Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Magetan … (97)


Perkembangan organisasi dengan administrasi yang semakin meningkat dengan pesatnya di jaman maju yang serba modern ini akan menuntut suatu cara pengelolaan yang lebih baik dan sempurna.
Suatu organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan akan melakukan suatu kegiatan yang disebut adminstrasi. Kegiatan administrasi yang dilaksanakan tersebut dinamakan manajemen, diadalam mencapai tujuannya akan mengelola apa yang biasa disebut dengan istilah 6 M yaitu : Man atau manusia, Money atau uang,Materrial atau barang, Menhods atau cara, Machine atau mesin, Market atau pemasaran.
Yang merupakan unsur-unsur dari administrasi.Unsur manusia merupakan salah satu unsure administrasi yang amat penting dalam mencapai keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi.
Pegawai merupakan pelaksana dalam kegiatan untuk mencapai tujuan sehingga dapat bekerja dengan baik , status atau kedudukannya sebagai pegawai dalam memperoleh hak dengan mudah ,sehingga konsentrasinya dapat dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaanya
Pegawai Negeri Sipil dengan salah satu hak yang diharapkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat , yang secara otomatis status dan penghasilannya akan bertambah.
Dalam pelaksanaan kenaikan pangkat tidak selamanya berhasil dengan lancar, pegawai khususnya pejabat stuktural yang masih belum mencapai pangkat definitif didalam eselon yang didudukinya.



Peningkatan Staf Dalam Usaha Menunjang Efektifitas Kerja Pada Kantor Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan … (98)


Otonomi Daerah telah bergulir seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah.. Otonomi Daerah berarti adanya kesempatan dan kewenangan yang luas dalam mengatur serta melaksanakan kepentingan masyarakat dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Otonomi Daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah pada aspek pengambilan kebijakan yang sarat dengan “Keadilan Soaial”.
Otonomi Daerah dengan persiapan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam segala hal, terutama kineja para aparat (birokrat) dalam menghadapi perkembangan berbagai bidang yang sangat cepat. Segala aktifitas Pemerintah yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menuntut perubahan dan perilaku birokrasi. Selama ini dan perilaku birokrasi di Indonesia dianggap kurang tanggap dan kurang peka terhadap tuntutan dan keluhan masyarakat. Mereka dinilai kurang mampu mengadakan evaluasi terhadap perubahan dan kurang mampu mengambil peran untuk mengatasi persoalan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pemerintah daerah dituntut lebih profesional dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan percepatan pertumbuhan dan beragamnya permasalahan yang ada didalam masyarakat. Perwujudannya, pemerintah daerah harus melaksanakan penataan keseimbangan, yang selama ini kelembagaan pemerintah daerah ditengarai kurang profesional dan lamban dalam melaksanakan tugas sehingga terkesan tidak efisien dan efektif dalam pengelolaannya. Dengan kata lain, pengelolaan sumber daya manusianya harus ditata sedemikian rupa untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi itu sendiri dan segala pembiayaan yang menyertainya.
Pegawai dalam melakukan pekerjaannya biasanya masih menjumpai kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan, hal ini disebabkan para pegawai di dalam melaksanakan pekerjaannya masih berpedoman pada pola kerja yang sudah lama, yang seharusnya tidak dipakai lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kerja tidak mencapai efektifitas dan efisiensi. Untuk itu pemimpin harus mampu mengelola dan mengembangkan stafnya agar mampu dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.
Pengembangan staf adalah sangat penting yang mana harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, danberpedoman pada ketrampilan yang dibutuhkan organisasi pada saat ini maupun pada saat ke depan. Untuk mewujudkan pelaksanaan kerja yang memungkinkan tercapainya perbandingan terbaik antara usaha dan hasil, yaitu dengan cara pelaksanaan kerja yang efektif. Dengan demikian jelas bahwa keberhasilan organisasi dalam memajukan dan mengembangkan kualitas manusia adalah untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan lebih dari sebelumnya, melalui pendidikan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan. Sedangkan latihan, bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan teknis pelaksanaan pekerjaan pegawai, sehingga akan sesuai dengan yang diharapkan.


Studi Tentang Manajemen Kedisiplinan Petugas Cleaning Service Di Badan Rumah Sakit Umum dr. SAYIDIMAN Magetan… (95)


Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkwalitas dimasa depan bertujuan untuk mencetak manusia yang menguasai ilmu dan teknologi serta mencetak manusia yang beriman dan bertakwa ( Iptek dan Imtak). Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat tercermin dari pola pikir, kesadaran, kemauan, semangat dan etos kerja yang tinggi. Untuk mewujutkan sumber daya manusia yang beriptek dan berimtak akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain tingkat pendidikan, pengalaman kerja, semangat kerja, kiat dari indifidu untuk mau berubah menuju yang lebih baik, manajemen yang diterapkan, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.
Program pembangunan Nasional direncanakan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dengan menciptakan individu-individu manusia Indonesia seutuhnya yang dapat mengembangkan potensinya secara optimal. berkesinambungan merupakan upaya peningkatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan secara dini dalam satu siklus kehidupan manusia yang selanjutnya disebut sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dini.
Rumah sakit merupakan institusi yang bergerak dalam bidang penjual jasa pelayanan publi dalam bidang kesehatan, untuk itu segala aktifitas yang dilakukan merupakan suatu sistem yang saling terkai dan sama memiliki tingkat kepentingan yang sama. Untuk mendukung tercapainya kualitas pelayanan publik di rumah sakit yang berkualitas perlu di dukung sumber daya manusia yang berkualitas pula .
Kebersihan dirumah sakit salah satu bentuk rangkaian kegiatan yang mendapat perhatian secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa, namun kegiatan ini sering kurang mendapatkan perhatian yang serius bagi manajemen rumah sakit. Kurangnya perhatian tingkat kebersihan rumah sakit dapat menimbulkan dampak gangguan estetika, berkembangbiaknya vektor penyakit, penularan penyakit, terjadinya infeksi nosokomial. Apabila hal ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan rumah sakit tersebut akan dinilai langsung oleh masyarakat bahwa tingkat pelayanannya kurang memuaskan. Dampak jangka panjang rumah sakit yang demikian akan ditinggalkan para pengguna jasa yang mampu menurunkan jumlah kunjungannya. Upaya yang harus dilakukan rumah sakit adalah mampu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitan khususnya tena kebersihan (cleaning service) dengan jalan melakukakan pelatihan, pembinaan, pengawasan dan memberi penghargaan yang layak sehingga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, meningkatkan etos kerja bagi petugas.
Di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan, pekerjaan cleaning service sangat diperlukan untuk mewujudkan kondisi rumah sakit yang bersih dan sehat yang berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit., pekerjaan semacam ini pada umumnya kurang diminati oleh karyawan rumah sakit itu sendiri. Bahkan sebagian karyawan merasa rendah bila menyatakan dirinya sebagai petugas cleaning service. Sebenarnya kegiatan cleaning service termasuk sistem kegiatan di rumah sakit yang harus mendapat perhatian yang spesifik. Kedisiplinan yang tinggi mencerminkan besarnya tanggung jawab seorang pegawai terhadap tugas-tugas yang diberikan padanya. Karena itu setiap atasan harus selalu berusaha meningkatkan disiplin yang tinggi agar dapat menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Kedisiplinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang pegawai harus selalu datang, pulang sesuai waktu yang telah ditentukan (tepat waktu) dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .
Berdasarkan pendapat tersebut di atas yang dimaksud disiplin pegawai bukan hanyam kehadiran dan pulang tepat waktu yang lebih penting dari itu seorang pegawai harus disiplin terhadap peraturan atau prosedur kerja yang ada. Untuk menerapkan kedisiplinan bagi petugas cleaning service yang baik diperlukan adanya kesadaran dan kesediaan dari masing-masing pegawai . Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan, sadar akan tugas dan tanggung jawabnya
Atasan harus bisa memberikan pengawasan seoptimal mungkin agar penerapan disiplin dapat berjalan dengan baik, karena bila atasan kurang memberikan pengawasan terlebih-lebih bertindak kurang disiplin, maka dikawatirkan akan berdampak negatif pada bawahannya. Disiplin dapat diukur dari: datang tepat waktu, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan pulang tepat waktu. Rencana kerja peningkatan kinerja petugas cleaning service dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja oleh Sub Bag Umum dan Logistik pada RSU " dr Sayidiman " Magetan. Dengan rendahnya semangat petugas cleaning service untuk belajar mandiri jelas akan berdampak pada rendahnya produktivitas kerja petugas cleaning service dan pada gilirannya akan berakibat pada sasaran tupoksi Sub Bag Umum dan Logistik RSU "Dr. Sayidiman" Magetan belum tercapai secara optimal.
Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dalam bentuk peningkatan produktivitas kerja, disiplin yang baik memungkinkan terciptanya kerjasama yang harmonis dalam membangun kebanggaan kelompok. Penerapan peraturan yang adil sebagai dasar untuk perlindungan baik individu maupun kelompok, karena tanpa peraturan yang jelas dapat dipastikan kerjasama dalam organisasi akan kacau.
Mengingat pentingnya manajemen kedisiplinan bagi petugas cleaning service dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian degan judul: "STUDI TENTANG MANAJEMEN KEDISIPLINAN PETUGAS CLEANING SERVICE DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM dr. SAYIDIMAN MAGETAN ".



Pembinaan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil … (94)


Pemerintah merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pembangunan yang mantap dan dinamis sehingga dibutuhkan peranan yang lebih besar terutama dalam pelaksanaan pemerintahan. Kelancaran penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan itu memerlukan suatu pembinaan terhadap aparatur negara. Oleh karena itu tidak dapat disangkal lagi bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan, hal tersebut sangatlah penting karena bagaimanapun juga keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan di tentukan oleh kualitas dan kemampuan orang-orang yang berada di dalamnya.
Ditinjau dari sudut organisasi, manusia adalah sumber daya yang dinamis, bukan sumber daya yang statis seperti haInya tanah dan modal.
Seperti yang dikutip oleh Nimran (2000:02) "Assets make thing possible, people make thing happen memang benar oranglah yang membuat barang-barang dan jasa yang bernilai bagi suatu bangsa dan hasil-hasil yang bernilai itulah yang menentukan kesejahteraan dan taraf hidup suatu masyarakat.
Menguraikan sumber daya manusia, tidak lepas dari manaJemen sumber daya manusia itu sendiri, adapun pengertian manajemen sumber daya manusia adalah merupakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar sumber merupakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam suatu organisasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Dari seluruh sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, ketrampilan, daya dan kerja. Majunya teknologi berkembangnya informasi tersedianya modal dan bahan akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuanya bila sumber daya manusia tidak diperhatikan atau di telantarkan.
Pegawai negeri sebagai sumber daya manusia yang berada di sektor pemerintahan turut bertanggung jawab atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil sangat penting sebagai pelaksana dari usaha kegiatan pemerintah
Adapun sosok pegawai negeri sipil yang di harapkan dalam rangka upaya mencapai tujuan nasional menurut UU No.43 Tahun 1999 pasal 1 tentang pokok-pokok kepegawaian pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya, mampu berfikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan social, warga negara, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dapat dikerjahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap dan mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara terus menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorang pegawai. Menurut Soesiana (1. 999:4) "manusia harus belajar/learning yaitu proses yang tidak ada habisnya dalam mengubah did dari keadaan semula.
Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 112 ayat (1) yaitu bahwa dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah maka pemerintah mengupayakan pemberdayaan otonomi daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan. Semua hal diatas dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil karena bagaimanapun juga apabila sumber daya manusia nya belum memadai maka akan sulit untuk mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan. Lebih lanjut menurut UU No.43 Tahun 1999 tentang kepegawaian yang tertuang dalam PP No. 14 Tahun 1994 tentang pendidikan dan pelatihan untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas perlu di bina melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mengarah kepada:
1. Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masayarakat
2. Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinanya
Oleh sebab itu penulis sengaja memberikan batasan bahwasanya pembinaan yang dimaksud adalah melalui pendidikan dan pelatihan termasuk kursus yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau prestasi kerja pegawai negeri sipil dalam lingkup BPTP Jawa Timur.
Keadaan karyawan pada kantor BPTP Jawa Timur pada saat ini masih belum bekerja sesuai dengan bidang tugasnya atau tidak sesuai dengan bidang tugasnya hal itu di karenakan bahwa banyak karyawan yang belum mengenal bidang tugasnya masing masing dengan baik.
Hal ini di karenakan para pegawai itu masih terkesan saling berebut bidang bidang pekerjaan yang dinilai memiliki lahan yang "basah". Juga dalam kantor BPTP itu sendiri fenomena yang tedadi adalah banyak para karyawan yang terkesan enggan untuk langsung mengerjakan pekerjaanya sebagian dari mereka yang baru datang dari rumah ke kantor langsung bercanda dengan para karyawan yang lain.
Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di ajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja tentunya dengan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas saja tanpa memperhatikan kualitasnya.
Oleh karena itu dengan adanya pendidikan dan lathan maka diharapkan para karyawan akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya karena telah sesuai dengan kemampuan yang telah mereka peroleh .
Keadaan pegawai pada BPTP Jawa Timur masih banyak yang bekerja tidak sesuai dengan bidang tugasnya yaitu, masih banyak misalnya ahli perekonomian di tempatkan dalam bidang kepegawaian seharusnya di tempatkan pada bagian keuangan dan masih banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita ambil mengenai kurang sesuainya penempatan pegawai pada BPTP Jawa Timur ini.
Dengan adanya pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pam pegawai akan bisa memahami tentang penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukanya sehingga di harapkan masalah-masalah tersebut bisa dikurangi dan bahkan dihilangkan.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul Pembinaan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Latihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.


Manajemen Strategi Pelayanan Yang Diterapkan Instalasi Rehabilitasi Medik Di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan’’ … (92)


Instalasi Rehabilitasi Medik di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan memberikan pelayanan pasien yang perlu mendapatkan perawatan lanjutan, baik pasien yang baru dirawat di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan sendiri atau rujukan dari rumah sakit lain. Hingga saat ini jenis pelayanan yang dapat diberikan adalah: SHORT WAVE DIATHERMY, pemulihan syaraf. Dan lain-lain. Instalasi Rehabilitasi Medik di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan rata – rata dalam satu hari mampu melayani pasien sejumlah 18 dengan berbagai jenis kasus. Hasil pengamatan pendahuluan menunjukka bahwa pelayanan Rehabilitasi Medik masih perlu ditingkatkan dalam rangka memberikan kualitas pelayanan publik, untuk itu bagaimana strategi yang harus ditempuh agar tujuan pelayanan Rehabilitasi Medik dapat tercapai. .
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2006, sedangkan lokasi penelitian di Badan Rumah Sakit Umum dr.Sayidiman Magetan dengan alasan letak obyek penelitian cukup strategis, mudah dijangkau dan Rumah Sakit sedang melaksanaan peningkatan disegala bidang,.penelitian ini adalah pengolahan data sekunder layanan Instalasi Rehabilitasi Medik di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan Sebagai tolok ukur pada penelitian adalah hasil perhitungan dari pengolahan dengan metode tabulasi data dan analisis tabel untuk menjawab tujuan penelitian
Hasil penelitian jumlah kunjungan berdasarkan 6 jenis layanan yang dapat di Istalasi Rehabilitasi Medik di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan pada Bulan Januari Sampai dengan Maret 2006 464 pasien dengan berbagai tindakan sebagai berikut : Tabel 4.5. jumlah kunjungan pasien jenis layanan latihan Fisik bulan januari sampai dengan bulan Maret 2006 sebanyak 199 orang. Tabel 4.6. jumlah kunjungan pasien jenis layanan Aktino Terapy (Infra ed) ,sebanyak 237 orangTabel 4.7. jumlah kunjungan pasien jenis layanan Swediatermi sebanyak 144 orang. Tabel 4.8. jumlah kunjungan pasien jenis layanan Swediatermi sebanyak 69 orang. Tabel 4.9. jumlah kunjungan pasien jenis layanan Hidroterapi/Parafin sebanyak 27 orang. Tabel 4.10 jumlah kunjungan pasien jenis layanan Traksi Lumbal dan Cervical bulan sebanyak 14 orang. Tabel 4.11 jumlah kunjungan berdasarkan jenis kunjungan sebanyak 355 orang. Tabel 4.12 jumlah kunjungan berdasarkan jenis sebanyak 225 orang. Tabel 4.13. jumlah kunjungan berdasarkan jumlah tindakan bulan sebanyak 298 orang. Tabel 4.14 jumlah kunjungan berdasarkan umur pasien sebanyak 128 orang
Hasil penelitian jumlah kunjungan berdasarkan 6 jenis layanan yang dapat di lakukan rehabilitasi medik di Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman
Data tersebut diatas menunjukkan dari enam jenis layanan Instalasi rehabilitasi Medik yang terdiri dari Latihan Fisik, Aktio Terapy, Elektro Terapi Tens, Hidro Terapy dan Traksi di badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan pada kurun waktu 3 bulan mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2006 yang tertinggi pasien Aktino Terapy(Infra ed) . Untuk itu baik sumber daya manusia serta peralatan untuk menagani pasien tersebut perlu dipersiapkan dengan baik agar sewaktu – waktu diperlukan tidak mengalami hambatan. Untuk antisipasi pada masa yang akan datang serta mendasarkan jumlah kunjungan pasien di Instalasi Rehabilitasi Medik Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan diperlukan pengebangan peralatan yang lebih canggih sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang sedang berkembang dengan pesat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diperlukan pengemabngan kualitas sumber daya manusia seca terencana dan terprogram baik melalui jalur formal maupun non formal.


Pengaruh Imbalan Materiil Terhadap Kepuasan Kerja (studi pada pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya)… (93)


Dalam rangka memasuki era pasar bebas, bangsa Indonesia sebagai salah satu warga dunia harus selalu siap mengikuti alur perkembangan dan tuntutannya. Tuntutan untuk selalu mengikuti perubahan ini terjadi dengan sendirinya, sejalan dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi, derasnya arus informasi serta semakin terbukanya peluang bagi semua negara untuk bersaing dalam pasar bebas dunia. Ini menandakan adanya kompetisi yang semakin ketat, diikuti konsumen yang lebih terdidik sehingga tawar menawar lebih tinggi. Bersamaan itu pula di Indonesia diberlakukan Undang-undang perlindungan konsumen.
Perkembangan dan tuntutan dari adanya pasar bebas ini memang tidak bisa kita sikapi tanpa persiapan yang matang. Dibutuhkan tahapan yang panjang dan terencana, serta dukungan terpadu dari berbagai segi kehidupan bangsa. Ada tiga kunci sebagai prime determinant pada suatu perusahaan yang dapat digunakan oleh PDAM dalam melakukan perubahan dengan orientasi pada karyawan yaitu produktivifas, inovasi dan segmentasi (Prawirokusumo, 2001: 2). Produktivitas merupakan nilai output yang dihasilkan oleh suatu unit of labour or capital Karyawan dengan gaji yang tinggi akan meningkatkan komitmen dan biasanya meningkatkan motivasi dan produktivitas kerjanya sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan masa depan yang baik, terjadi efisiensi produk, menjalankan konsep marketing yang benar. Sehingga produk yang dihasilkan tinggi serta menghasilkan return on investment yang tinggi.
Inovasi dalam aspek yang luas akan menghasilkan produk baru, desain baru, proses produksi, new marketing approach dan juga bagaimana menyelenggarakan training yang baik. Oleh karena itu kata inovation and change adalah syarat untuk menghadapi persaingan. Dengan produk hasil usaha inovasi, segmented market, differented product, technologi differences and economic of scale maka suatu corporasi, industri bahkan negara akan menunjukkan kapasitas daya saingnya. Sedangkan segmentasi menggambarkan komitmen dan konsistensi serta konsentrasi pada satu produk yang menjadi Core competence.
Dari tiga kunci daya saing tersebut, maka diperlukan frame breaking change yang merupakan suatu sistem yang matang, artinya antara satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan dengan kekuatan kompetensi sumberdaya manusia yang tinggi. Pada dasarnya, tantangan, peluang dan juga kekecewaan dalam pengelolaan organisasi sering bersumber dari masalah-masalah yang berhubungari dengan SDM atau orang-orang atau para pegawai (Simamora,1999). Apa yang dilakukan oleh manusia dalam organisasi termasuk dalam bentuk perusahaan, pada dasarnya tertuju pada pemenuhan kebutuhannya sebagai manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting dalam menempatkan dirinya sebagai manusia (Nawawi,2000).
Seseorang bekerja atau beraktifitas dengan harapan bahwa hal tersebut akan membawa pada keadaan yang lebih baik dan memuaskan daripada keadaan sekarang (Wakely dalam As’ad.1998). Dengan demikian, bekerja disamping sebagai media untuk mendapatkan penghasilan guna pemenuhan kebutuhan hidup, juga merupakan sarana atau aktifitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan. Pegawai akan merasa puas dalam bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan dan aspek-aspek dirinya mendukung, sebaliknya jika aspek-aspek tersebut tidak mendukung, pegawai akan merasa tidak puas (Mangkunegara,2000).
Locke dalam Luthans (1999) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu pernyataan emosional yang positif atau menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. Handoko (1999) menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana karyawan memandang pekerjaan mereka. Oleh sebab itu, sumber daya manusia harus diperhatikan dengan baik, terutama faktor-faktor Imbalan dan Lingkungan Kerja agar tidak terjadi pemborosan dan diharapkan akan bisa maningkatkan produktivitas. Hal tersebut akan membawa pada keadaan yang lebih baik dan memuaskan dari pada kedaan sekarang , kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan sesuai perkembangan masyarakat dan kita tidak dapat lagi terjebak dalam mitos berkepanjangan yang memandang sumber daya manusia hanya sebagai salah satu faktor produksi semata. Karena dasar pemikirannya adalah secara umum manusia yang membuat, mengatur, dan mengelola keseluruhan faktor pembangunan yang ada. Tanpa manusia faktor-faktor itu hanyalah benda mati yang tidak akan memberi hasil guna.
Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM, sebagai salah satu perusahaan yang dikelola oleh Pemerintah, dalam rangka mengisi otonomi daerah pada masa-masa kini dan yang akan datang, maka harus diupayakan untuk melakukan berbagai pembenahan, diantaranya adalah pembenahan sektor sumber daya manusia dan juga telah menerbitkan buku Corporate Plan (Rencana Pengembangan Usaha). Hal ini penting karena dapat dijadikan dasar penyusunan program multi tahun dan menghadapi kelayakannya, sehingga Rencana dan Anggaran Tahunan Perusahaan dapat disusun secara terarah dan berkesinambungan dengan mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi baik internal maupun eksternal. Pegawai mempunyai peranan yang sangat penting oleh sebab itu PDAM menetapkan aturan kerja, pemberian imbalan materiil yang diharapkan mereka merasa puas, sebab kepuasan yang tinggi akan membuat organisasi semakin stabil yang pada akhirnya tujuan dari organisasi akan mudah dicapai (Newstron dalam Dharma,1996).
Kepuasan kerja itu sendiri sangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor imbalan (Frasa,1997) kaitan dengan hal tersebut, pimpinan PDAM merasa perlu untuk melihat sejauh mana tanggapan para pegawai terhadap imbalan dan kepuasan kerja di PDAM, dengan demikian dapat diambil upaya-upaya lebih lanjut. Pada penelitian terdahulu, penelitian mengenai imbalan dan kepuasan kerja umumnya lebih banyak menyoroti pengaruh kinerja pegawai. Padahal kepuasan kerja juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap suatu organisasi. Oleh sebab itu dalam penelitian ini mengkaji “pengaruh imbalan materiil terhadap Kepuasan Kerja” (studi pada pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya).


Peranan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang … (91)


Penelitian ini bertujuan untuk 1) Ingin mengetahui kondisi pedagang kaki lima di Kota Malang?; 2) Ingin menganalisis peranan Pemerintah kota Malang dalam pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000; 3) Ingin menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Malang
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga metode yang digunakan menekankan pada proses penelusuran data/informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi. Sampel diambil dari Populasi dengan metode total sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi dan dokumentasi, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya data dianalisis secara teknik deskriptif eksplanatif, yaitu dengan model interaktif dengan tahapan yaitu melakukan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan analisis SWOT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Kota Malang bersikap tidak tegas dan masih bersikap mendua dalam upaya menata lingkungan dan disisi yang lain dalam upaya memacu pembangunan ekonomi daerah yaitu dalam mewujudkan pemberdayaan usaha-usaha ekonomi kecil seperti Pedagang Kaki Lima; 2) Pola pembinaan yang dibuat belum efektif dan terpadu yang disebabkan adanya berbagai kepentingan dari unit-unit pelaksana teknis sebagai implementor Perda Nomor I Tahun 2000; 3) Pelaksanaan Pembinaan masih dilakukan secara insidentil dan tidak berkesinambungan.


Pengaruh Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Terhadap Pengambilan Keputusan Memasyarakatkan Program Keluarga … (89)


Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk menganalisis pengaruh SIDUGA berdasarkan komponen fisik, SIDUGA berdasarkan fungsi pengolahan dan SIDUGA berdasarkan keluaran untuk pemakai secara simultan terhadap efektivitas pengambilan keputusan memasyarakatkan program KB; 2) Untuk menganalisis pengaruh SIDUGA berdasarkan komponen fisik, SIDUGA berdasarkan fungsi pengolahan dan SIDUGA berdasarkan keluaran untuk pemakai secara parsial terhadap efektivitas pengambilan keputusan memasyarakatkan program Keluarga Berencana; 3) Untuk menganalisis variabel SIDUGA berdasarkan komponen fisik, SIDUGA berdasarkan fungsi pengolahan dan SIDUGA berdasarkan keluaran untuk pemakai yang paling dominant terhadap efektivitas pengambilan keputusan memasyarakatkan program Keluarga Berencana
Metode yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, karena data dikumpulkam dari sampel yang mewakili populasi. Variabel bebas adalah variabel SIM berdasarkan komponen fisik (X1), SIM berdasarkan fungsi pengolahan (X2), SIM berdasarkan keluaran untuk pemakai (X3 dan variabel terikat adalah efektivitas pengambilan keputusan memasyarakatkan Program Keluarga Berencana (Y). dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik Kuesioner dan Dokumenter, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya data dianalisis secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan model statistik dalam program komputer ( SPSS 10.0 ), dengan teknik analisis Koefisien korelasi parsial dan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Variabel SIM berdasarkan komponen fisik (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas pengambilan keputusan memasyarakatkan Program Keluarga Berencana dengan kontribusi sebesar 29,15%.; b) Variabel SIM berdasarkan fungsi pengolahan ( X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas pengambilan keputusan memasyarakatkan Program Keluarga Berencana sebesar 24,24%; c) Variabel SIM berdasarkan keluaran untuk pemakai (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas pengambilan keputusan memasyarakatkan Program Keluarga Berencana dengan kontribusi sebesar 45,70%.
Dari hasil analisis regresi linier berganda secara simultan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y diperoleh hasil bahwa variabel SIM berdasarkan komponen fisik ( X1 ), variabel SIM berdasarkan fungsi pengolahan (X2 ) dan variabel SIM berdasarkan keluaran untuk pemakai ( X3 ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel efektifitas pengambilan keputusan memasyarakatkan Program Keluarga Berencana dengan kontribusi sebesar 93,58%.


Analisis Dampak Peristiwa Politik Terhadap Return, Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham. … (90)


Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Studi peristiwa dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat.
Fokus penelitian ini adalah menguji kandungan informasi dari suatu peristiwa pemilihan Presiden tahap pertama dan pemilihan Presiden tahap kedua dan tidak menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat pada Bursa Efek Jakarta. Ada tidaknya kandungan informasi dari peristiwa tersebut mencerminkan ada tidaknya reaksi pasar (investor). Reaksi pasar tersebut dapat diukur dengan return, abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan return, abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pemilihan Presiden tahap pertama dan pemilihan Presiden tahap kedua.
Sampel penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, dan terdapat 45 saham perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ-45 tahun 2004. Uji statistik yang digunakan adalah uji T-test (Paired two Samples for Mean). Periode pengamatan yang dilakukan terdiri dari 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pemilihan Presiden tahap pertama dan pemilihan Presiden tahap kedua.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada pemilihan Presiden tahap pertama, return saham yang diperoleh 5 hari sebelum dan sesudah pemilihan Presiden tahap pertama terdapat perbedaan. Abnormal return yang diperoleh dengan pengamatan 5 hari sebelum dan sesudah pemilihan Presiden tahap pertama tidak terdapat perbedaan. Aktivitas volume perdagangan saham 5 hari sebelum dan sesudah pemilihan Presiden tahap pertama terdapat perbedaan.
Pada pemilihan Presiden tahap kedua return, abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham yang diperoleh 5 sebelum dan sesudah pemilihan Presiden tahap kedua tidak terdapat perbedaan.
Secara kumulatif penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pemilihan presiden tahap pertama dan kedua memberikan sinyal yang negatif, sehingga bagi emiten dan investor dalam mengambil keputusan perlu mengkaji lebih mendalam tentang peristiwa politik yang akan terjadi.


Suatu Tinjauan Mengenai Pandangan Terhadap Konsep Konservatisme Dalam Hubungannya Dengan Penyusunan Laporan Keuangan … (87)


Pada tahun 1494 terbitlah sebuah buku yang berjudul "Summu de Arithmetica Geometric Proportioni et Proportionalita" karangan Luca Paciolo, seorang pendeta Itali. Buku ini adalah buku pertama yang menaungkan secara tertulis tentang double entry Accounting yang telah ada sejak puluhan tahun sebelumnya.
Buku ini juga merupakan titik mula dari usaha untuk menggambarkan praktek akuntansi yang ada, yang selanjutnya akan membangkitkan pikiran-pikiran lain guna memyempurnakan pikiran-pikiran guna menyempurnakan praktek-praktek itu.
Pada mulanya sejarah menunjukkan bahwa akuntansi hanyalah untuk aktivitas-aktivitas sosial, seperti pendirian gereja, yayasan dan lain-lain. Sehingga pada waktu itu hanya semata-mata sekedar pencatatan secara fisik dari harta benda seseorang dan yang dipentingkan hanyalah pencatatan jumlah saja, bukan penilaiannya.
Dengan berkembangnya hubungan kepemilikan harta dengan yang mengelola harta, pihak pertama adanya suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak kedua, sehingga akuntansi berkembang sebagai alat pertanggungjawaban (Stewarding Objective). Dalam perkembangan selanjutnya, Stewardship tidaknya hanya puas dengan pertanggungjawaban mengenai hartanya saja, tetapi juga menuntut adanya tanggungjawab yang lain, yaitu dikenal dengan nama Income Determination untuk makin mengembangkan hartanya.
Dengan adanya Revolusi Industri yang berawal dari negara Inggris, pihak pengelola harta (Management) merasa dituntut untuk mengawasi efesiensi pengelolaannya dan. merasa perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan harta yang dikelolanya itu. Perkembangan ini menyebabkan akuntansi mulai digunakan untuk tujuan manajemen. Hal ini menimbulkan keperluan akan akuntansi biaya.
Kemudian hubungan Stewardship berkembang, tidak hanya hubungan antara pemilik dengan pengelola tetapi juga lebih meluas lagi menjadi hubungan antara pemilik/pengelola dengan pihak yang menyediakan dananya (kreditur). Akuntansi mendapat beban tambahan untuk mencapai tujuan Pengembalian keputusan investasi dengan tekanan masalah cash flow.
Aktivitas Pemerintah yang memerlukan dana, memaksakan untuk mengeluarkan berbagai peraturan untuk memenuhi kebutuhan dananya tersebut, antara lain dengan berbagai peraturan mengenai pajak. Dengan tujuan seperti ini, Pemerintah menuntut suatu kelayakan dan keterbukaan akuntansi dari pihak-pihak swasta maupun perusahaan pemerintah sendiri untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan peraturan-peraturan disamping tujuan-tujuan lain dalam kebijaksanaan pemerintah pada dunia usaha, seperti misalnya pengendalian ekonomi negara dan lain- lain.
Peranan akuntansi yang makin bertambah dibarengi dengan adanya kebutuhan yang makin meningkat akan Laporan Keuangan yang dianggap dapat mewakili secara layak dan wajar keadaan perusahaan melahirkan berbagai konsep-konsep, prinsip-prinsip maupun peraturan-peraturan serta aturan-aturan lain untuk penyusunan Laporan Keuangan yang sekarang dianggap sebagai bahasa perantara dunia usaha.
Hal ini juga disebabkan dengan makin majunya dunia usaha, hubungan antara dipemilik dengan si pengelola ataupun antara si pengelola dengan pihak-pihak lain, seperti misalnya Pemerintah, kreditur dan lain-lain semakin rumit.
Pihak yang satu tidak mempunyai cukup kekuasan untuk melihat secara mendetail operasi pihak lainnya, sehingga Laporan Keuangan menjadi alat utama penyampai informasi.
Dari berbagai pendapat yang timbul untuk memperbaiki Laporan Keuangan lahirlah konsep konservatisme. Konsep ini menghendaki agar dari berbagai alternatif angka yang dapat disajikan dalam Laporan Keuangan. Alternatif yang menghasilkan nilai aktiva serta pendapatan rendah dari nilai hutang maupun kerugian serta beban yang tertinggilah yang dipilih.
Konsep mulai dianut sejak abad 19, dimana para kreditur mendesak agar Laporan Keuangan disusun dengan berpedoman pada konsep ini. Maksud utama mereka adalah untuk menetralisir optimisme para usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Konsep ini membawa pengaruh sampai sekarang.
Dengan makin majunya jaman, timbul pula pikiran-pikiran baru mengenai akuntansi. Timbul dua buku pendapat tentang konsep konservatisme. Buku pertama mengatakan bahwa konsep ini memang layak digunakan dalam Laporan Keuangan, sementara buku lain berpendapat bahwa konsep ini seharusnya dihilangkan saja.
Bentrokan pendapat ini menarik penulis untuk memilih masalah ini sebagai masalah utama dalam menyusun skripsi ini.
Berdasarkan alasan di atas inilah maka penulis menetapkan sebagai judul skripsi ini:
"Suatu Tinjauan Mengenai Pandangan Terhadap Konsep Konservatisme Dalam Hubungannya Dengan Penyusunan Laporan Keuangan".


Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Puskesmas Dalam Penemuan Bta (+) Tuberkolosis Paru Di Kabupaten Malang... (88)


Tuberkulosis paru sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan di seluruh belahan dunia, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia, sehingga pada tahun 1993 WHO telah mencanangkan bahwa TB Paru merupakan kedaruratan global, karena sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi penyakit tersebut dan tidak terkendali, disebabkan banyaknya penderita yang tidak berhasil disembuhkan, terutama penderita menular yaitu penderita yang dalam pemeriksaan dahaknya ditemukan BTA (Basil Tahan Asam) yang selanjutnya disebut BTA positif (Dep. Kes. RI. 2000).
Pada tahun 1995, diperkirakan setiap tahun terjadi sekitar sembilan juta penderita TB baru dengan kematian tiga juta orang. Di negara berkembang, kematian karena TB merupakan 25% dari seluruh kematian, yang sebenarnya dapat dicegah. Diperkirakan 95% penderita TB berada di negara berkembang dan 75% penderita TB adalah kelompok usia produktif (15-50 tahun). WHO menyatakan bahwa setiap detik satu orang terinfeksi TB dan setiap sepuluh detik satu orang meninggal karena TB. Kematian wanita karena TB sekitar satu juta per tahun, jumlah ini melebihi kematian wanita karena kehamilan, persalinan dan nifas. WHO (1999) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang TB terbesar ketiga didunia setelah India dan Cina, diperkirakan setiap tahun terjadi 583.000 kasus per tahun, diantaranya ada 262.000 kasus TB menular, dengan kematian 140.000 orang per tahun karena TB.
Penanggulangan penyakit tuberculosis di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1949, dengan mendirikan Lembaga Pemberantasan Penyakit Paru-Paru (LP4) di Yogya, kemudian berkembang menjadi BP4 (Balai Pemberantasan Penyakit Paru) yang tersebar di 53 tempat di seluruh Indonesia. Pada waktu itu hasil diagnosa masih mengandalkan pemeriksaan poto rontgen, dengan melihat kelainan/parut pada rongga paru-paru, dan hanya mengandalkan perawatan di sanatorium. Dengan perkembangan tehnologi terjadi perubahan metode pengobatan, setelah obat antibiotic/vaksin ditemukan seperti Stretomicin, PAS,INH maka metode pengobatan sanatorium ditinggalkan, diganti dengan pengobatan dan program Imunisasi Nasional yang ditujukan kepada bayi dan anak sebelum umur 1 tahun harus sudah harus lengkap status imunisasinya.
Pada tahun 1969 dilaksanakan Pertemuan Nasional di Ciloto, telah dirumuskan Dasar-Dasar Penanggulangan Penyakit Paru di Puskesmas yang meliputi kegiatan : Penemuan Penderita, Pengobatan, Pengendalian Penderita, dan Imunisasi BCG, sejalan dengan upaya di Indonesia, nampak nya Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1993 telah merumuskan Strategi Global Pemberantasan TBC yang efektif yang dikenal dengan Strategi DOTS (Directly Observed Treatmen Short Course), strategi ini sangat memuaskan, karena memberikan angka kesembuhan yang cukup tinggi, namun karena cakupan belum mencapai 70%, maka dampak epidemiologis belum bisa dirasakan, oleh karena itu perlu dipercepat dengan Gerakan Terpadu Nasional (Gerdunas) dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pada saat ini seluruh Puskesmas di Indonesia telah melaksanakan strategi DOTS, tetapi Rumah Sakit, Poliklinik, Dokter Ptraktek swasta belum, masih dalam proses pendekatan.
Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT 1965) dinyatakan bahwa penyakit TB merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernafasan pada semua kelompok usia, dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Pada tahun 1979-1982 telah dilakukan survey prevalensi di lima belas propinsi dengan hasil 200-400 kasus TB per 100.000 penduduk (Dep. Kes. RI. 2000).
Jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2004 sebesar 2.317.153 jiwa, berdasar Prevalensi Nasional, maka Angka Penderita Baru (CDR) penyakit TB Paru tiap tahun sebesar 3.012 jiwa, dan target nasional sebesar 70% dari penderita baru sebanyak 3.012 jiwa, target tersebut belum dapat dicapai, hasil penemuan penderita baru (CDR) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2004 sebesar :16.17%, dengan kesenjangan sebesar 70% - 16.17% = 53.83%. Berdasar pencapaian sebesar 16.17%, yang merupakan hasil kegiatan Puskesmas se Kabupaten Malang, dapat diketahui bahwa semua Puskesmas belum dapat mencapai target sebesar 70% dari total penderita dalam wilayah kerjanya.
Besarnya masalah Program Penanggulangan TB Paru sebesar 53,83% disebabkan karena :
1. Penderita penyakit TB menganggap sakit batuk biasa, sehingga tidak segera berobat ke Puskesmas.
2. Puskesmas belum dipercaya oleh masyarakat, dan masih dianggap obat yang diberikan Puskesmas tidak manjur.
3. Kinerja Puskesmas belum optimal dalam upaya Penanggulangan tuberkulosis.
4. Masih bayaknya praktek pengobatan yang belum menggunakan strategi DOTS
5. Kemampuan Pemeritah Daerah dalam menyediakan dana sangat terbatas.
Berdasar hal tersebut diatas, mengingat besarnya masalah yang dihadapi program penanggulangan TB, maka penulis mengangkat judul : “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PUSKESMAS DALAM PENEMUAN BTA (+) TUBERKULOSIS PARU DI PUSKESMAS KABUPATEN MALANG “
Salah satu tujuan jangka pendek P2TB adalah terciptanya cakupan penemuan penderita baru TB secara bertahap hingga mencapai 70% dari semua penderita TB yang diperkirakan ada pada tahun 2005. Strategi penemuan Pasive promotive case finding artinya tenaga Kesehatan Puskesmas menunggu secara pasif datangnya suspek ke Puskesmas, setelah Puskesmas melaksanakan penyuluhan tentang penyakit TB pada Masyarakat. Strategi ini dimaksudkan agar setiap penemuan penderita BTA(+) harus dapat disembuhkan agar tidak menjadi sumber penularan baru, penderita yang mempunyai keluhan batuk terus menerus dan berdahak selama tiga minggu atau lebih, dengan gejala lain yang sering dijumpai : dahak berwarna kuning kehijauan, dahak bercampur darah, sesak nafas, dan rasa nyeri dada, badan lemas, nafsu makan turun, berat badan turun, rasa kurang enak badan (malaise), berkeringat dingin di malam hari walaupun tanpa kegiatan meriang lebih dari sebulan dan dipastikan ada kuman TBC dalam pemeriksaan dahak.


Studi Tentang Sistim Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Dinas Personel Lanud Iswahjudi … (84)


Tentara Nasional Indonesia sebagai abdi rakyat dan salah satu komponen pertahanan negara menghendaki setiap anggotanya memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Namun tidak sepenuhnya tugas TNI itu adalah berperang semata seperti yang dianggap masyarakat umum.
Setiap organisasi apapun jenis dan bentuknya pasti didalamnya ada suatu kegiatan administrasi. Begitu pula dalam tubuh TNI AU terdapat juga kegiatan administrasi yang dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya dikerjakan atau didukung oleh personel militer, namun didukung pula oleh Pegawai Negeri Sipil yang sekarang ini bukan lagi sebagai pegawai suplemen namun sudah menjadi pegawai komplemen. Oleh karena itu PNS dan prajurit merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok TNI AU.
Pegawai Negeri Sipil TNI AU diharapkan memiliki motivasi dan kinerja yang tinggi, untuk itu perlu dilakukan suatu pembinaan karier secara terpadu berlanjut berkesinambungan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Suatu sistim pembinaan ini tidak hanya diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil TNI AU saja akan tetapi berlaku juga untuk Pegawai Negeri Sipil di luar TNI sepertinya halnya pegawai di Pemda dan sebagainya.


Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Deposan Untuk Mendepositokan Dananya Pada Bank Mandiri Cabang Probolinggo … (85)


Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis pengaruh faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam pengambilan keputusan menempatkan deposito pada Bank Mandiri cabang Probolinggo. 2) Menganalisis pengaruh di antara faktor yang menjadi prioritas utama di dalam pengambilan keputusan menempatkan deposito pada Bank Mandiri cabang Probolinggo.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatoris (explanatory research) yaitu jenis penelitian yang berupaya menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Variabel bebas adalah X1:Suku Bunga; X2 :Keamanan; X3 :Keunggulan Deposito; X4: Kenyamanan; X5 : Pelayanan; X6: Promosi; X7: Jarak dan variabel terikat adalah Keputusan mendepositokan uangnya (Y). teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik Kuesioner dan Dokumenter, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya data dianalisis secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan model statistik dalam program komputer ( SPSS 10.0 ), dengan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dari hasil analisis pengaruh, ternyata factor tingkat suku bunga, factor pelayanan yang terdiri dari keramahan customer service, kecepatan pelayanan oleh petugas, frekuensi antrian yang relatif kecil, dan sikap professional dari petugas Bank Mandiri, factor keamanan, yang terdiri dari likuiditas suatu perbankan, deposito yang dijamin oleh pemerintah, satuan pengamanan kantor yang handal dan berwibawa serta keamanan di sekitar kantor Bank, promosi, factor keunggulan deposito, kenyamanan dan factor jarak memberi pengaruh sangat kuat terhadap keputusan deposan untuk mendepositokan uangnya di Bank Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan analisis R multiple: 69.40 %. Sehingga keputusan deposan untuk mendepositokan uangnya di Bank Mandiri dapat dijelaskan oleh factor-faktor tersebut di atas; 2) Memperhatikan koefisien faktor dari masing-masing sub variabel, maka secara berturut-turut koefisien faktor yang berimplikasi positif sangat baik terhadap keputusan deposan untuk mendepositokan uangnya di Bank Mandiri adalah tingkat suku bunga yang menarik, kompetitif dan tinggi, Peningkatan pelayanan yang terdiri dari keramahan customer service, kecepatan pelayanan oleh petugas, frekuensi antrian yang relatif kecil, dan sikap professional dari petugas Bank Mandiri, factor keamanan, yang terdiri dari likuiditas suatu perbankan, deposito yang dijamin oleh pemerintah, satuan pengamanan kantor yang handal dan berwibawa serta keamanan di sekitar kantor Bank. Sedangkan yang terakhir factor promosi, ada pengaruh signifikan negatif.


Analisis Perbandingan Harga Saham Sebelum, Saat Dan Sesudah Peristiwa Peledakan Bom Kuningan - Jakarta Pada Perusahaan Manufaktur … (86)


Ditengah kesibukan maupun aktifitas yang dilakukan oleh para pebisnis, bangsa Indonesia Dikejutkan lagi dengan aksi peledakan bom yang untuk ketiga kalinya dan kali ini berpusat Ibukota Jakarta. Kamis Pagi 9 September 2004.
Dimana peledakan bom itu terjadi didepan Kedubes Australia yang terletak dikawasan Kuningan-Jakarta, Salah satu Jantung Ibu Kota Jakarta. Daerah ini juga dikenal juga sebagai salah satu titik areal segitiga Kuningan, Sudirman dan Tamrin. Adapun sebagian besar kantor dan pusat pebisnis berada dikawasan ini.
Dengan kejadian ini memicu sentimen negatif mikro ekonomi, seperti rupiah dan indek harga saham gabungan (IHSG). Seperti halnya yang telah terjadi indek pun langsung terkoreksi, didalam sesi pembukaan perdagangan awal pekan lalu. Dipasar Spot antar bank Jakarta rupiah sempat terperosok keposisi Rp.9.300-, sebelumnya harga berkisar antara Rp.9.275,-.
Memang beberapa kalangan masih meragukan apa ada kenaikan indek kali ini dilantai Bursa Efek Jakarta. Dengan kondisi masih belum benar-benar pulih atau penguatannya masih samir. Wajar-wajar saja, pasar itu isinya kekawatiran dan harapan, ada yang pesimis dan optimis. Kata analisis pasar modal dan perbankan Fendi Susiyanto Di Jakarta.
Dilantai Bursa Efek Jakarta (BEJ) Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam minggu ini mengalami sedikit perubahan. Setelah sebelumnya Menko Polkam Hari Sabarno Mengungkapkan, setelah rapat yang digelar oaleh jajaran kabinet. Bahwa kondisi secara umum masih aman dan terkendali. Masyarakat dalam negeri dan asing diminta tetap percaya pada pemerintah Indonesia untuk kestabilan pemeliharaan keamanan. Dimana perkembangan kondisi bursa regional sedikit ada peningkatan, itu dikarenakan adanya sentimen positif bursa regional.
Dengan adanya latar belakang maka dikatakan perlunya perbandingan harga saham sebelum-saat, saat-sesudah dan sebelum-sesudah peristiwa peledakan bom Kuningan- Jakarta pada kelompok perusahaan manufakatur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dalam mengadakan suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa ada perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum-saat, saat-sesudah dan sebelum-sesudah peristiwa peledakan bom Kuningan-Jakarta pada kelompok perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, metode deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kelompok manusia. Suatu objek, set, kondisi suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Juga mengenai gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan anatara fenomena yang diselidiki.
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
Dalam sub bab sebelumnya akan melakukan suatu analisis dan melakukan panelitian terhadap variabel-variabel tersebut dengan harapan akan menghasilkan informasi-informasi yang dapat menunjang adanya perbedaan yang signifikan atau tidak terhadap harga saham sebelum-saat, sesudah dan sebelum-sesudah pada kelompok perusahaan manufaktur yang Go public di Bursa Efek Jakarta.
Temuan penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang segnifikan anatara rata-rata harga saham sebelum-saat, saat-sesudah dan sebelum-sesudah peristiwa peledakan bom kuningan-Jakarta pada perusahaan manufaktur yang Go public diBEJ.
Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis statistik paramaetrik dan uji Hipotesa mengunkan Peried sampel T-tes ini ditemukan terdapat perbedaan yang segnifikan anatara harga saham pada periode sebelum-saat ditemukan nilai t hitung sebesar 1,928 dan t-tabel 2,262. T hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak. Dikarenakan faktor eksternal fluktuasi nilai tukar rupiah dipengaruhi kondisi dalam negeri. Untuk kondisi internal pasar berharap kegiatan pilpres putaran kedua berjlan lancar.
Begitu juga dengan hasil penelitaian yang dilakukan pada periode saat-sesudah ditemukan adanya perbedaan yang segnifikan anarta rata-rata harga saham ditemukan nilai T-hitung sebesar –2,239 dan t- hitung sebesar-2,262. T- hitung < t-tabel, Maka Ho Diterima dan Hi ditolak. Dikarenakan pada saat terjadinya peledakan bom Kuningan rupiah sempat mengalami tekanan, sehingga pasar sempat kaget dan para investor dengan cepat melakukan panic selling.
Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan pada periode sebelum-sesudah peristiwa peledakan bom Kuningan-Jakarta. Ditemukan adanya perbedaan yang segnifikan antara rata-rata harga saham dengan nilai T-hitung sebesar –1,958 dan t-hitung sebesar –2,262. T-hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak Mengidentifikasi bahwa pihak keamanan dituntut untuk dapat mengungakap pelakunya dengan cepat dan itu akan mambawa dampak yang positif bagi perdagangan di Bursa Efek Jakarta.


Pengaruh Pemberian Insentif Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja Pada Pt Multiplast Indomakmur Propinsi Jawa Timur…. (83)


Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan Januari sampai dengan Pebruari 2006 bertempat di PT. MULTIPLAST INDOMAKMUR, Pasuruan Jawa Timur.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif terhadap prestasi kerja karyawan di PT MULTIPLAST INDOMAKMUR, Pasuruan Jawa Timur. Materi yang di ambil sampel dalam penelitian ini sejumlah 36 sampel.
Metode Pengumpulan Data dengan cara ,menyebarkan daftar kuisioner kepada karyawan yang ada di PT MULTIPLAST INDOMAKMUR , Pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan Program SPSS 10 for windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif secara finansial menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (paling dominan) terhadap Prestasi kerja , semakin tinggi pemberian insentif maka semakin tinggi pula prestasi kerja Pegawainya. Sedangkan untuk pemberian insentif non finasial juga menunjukkan sangat nyata, hal ini berarti pemberian insentif finansial dan non fiansial saling mempengaruhi terhadap prestasi kerja pegawai di PT MULTIPLAST INDOMAKMUR , Pasuruan Jawa Timur.
Kesimpuln yang diperoleh bahwa secara bersama-sama dari variabel insentif finansial dan Insentif non finansial secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan dengan Prestasi Kerja Pegawai


Studi Dimensi Kualitas Jasa Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Blitar). … (80)


Dengan persaingan yang begitu ketat saat ini, kualitas jasa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam pengembangan jasa perbankan. Mempertahankan pelanggan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan jasa khususnya perbankan yang bergerak dalam consumer banking. Kunci sukses di pasar persaingan perbankan bukan terletak pada bunga (harga) akan tetapi terletak pada distribusi pelayanan untuk menciptakan nasabah yang loyal dengan meretensi nasabahnya. Membuat nasabah tetap loyal adalah senjata utama yang harus dilakukan oleh suatu bank, bank harus bisa menciptakan loyalty tidak cukup hanya satisfaction, karena kepuasan bukanlah tujuan akhir. Perusahaan sebaiknya tidak boleh berhenti apabila telah memberikan kepuasan kepada nasabahnya, tetapi terus berupaya bagaimana menciptakan agar nasabah tersebut tidak berpindah ke bank lain dan nasabah menjadi semakin loyal. Penerapan Kualitas jasa yang baik akan dapat memuaskan nasabah dan pada akhirnya akan membuat nasabah loyal. Memiliki nasabah yang loyal merupakan aset dan kunci sukses sebuah bank karena dapat meningkatkan laba.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif yang signifikan secara simultan dan parsial antara variabel bebas, yaitu dimensi kualitas jasa yang terdiri dari bukti langsung (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) terhadap variabel terikat, yaitu loyalitas nasabah (Y) pada PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) tbk Kantor Cabang Blitar. Populasi pada penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk kantor Cabang Blitar periode tahun 2006 yaitu bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 yang berjumlah 8700 nasabah. Selanjutnya dengan menggunakan rumus Slovin dihasilkan jumlah sample 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah accidental sampling dimana responden secara kebetulan bertemu dengan peneliti pada waktu melakukan transaksi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk kantor Cabang Blitar. Pengambilan data dilakukan dengan tehnik kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti koefisien regresi signifikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Secara simultan ada pengaruh positif yang signifikan antara bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati dengan loyalitas nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk kantor Cabang Blitar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig F = 0,000. (2). Secara parsial ada pengaruh positif yang signifikan antara bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati dengan loyalitas nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk kantor Cabang Blitar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig t bkti langsung = 0,000, keandalan = 0,001, daya tanggap = 0,000, jaminan = 0,029, dan empati = 0,000. (3). Dimensi kualitas jasa mempunyai pengaruh terhadap loyalitas sebesar 55,4 % sedangkan 44,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dideskripsikan dalam penelitian ini (4). Variabel yang paling kuat mempengaruhi loyalitas nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) tbk Kantor Cabang Blitar adalah empati yang ditunjukkan dengan nilai sumbangan efektif =16,2 %.
Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: (1) Secara simultan kelima dimensi kualitas jasa yang diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Oleh karena itu, BRI Cabang Blitar hendaknya terus meningkatkan kualitas jasa yang dimiliki agar loyalitas nasabah semakin tinggi, misalnya dalam hal bukti langsung dengan menambah fasilitas penyediaan ATM di pusat belanja dan tempat umum, terus meningkatkan perbaikan-perbaikan terhadap fasilitas fisik dengan cara mengatur tata ruang dan jalur antrian yang lebih baik agar nasabah dan karyawan tidak jenuh. (2) Untuk menghadapi persaingan perbankan yang semakin tinggi, BRI Cabang Blitar harus terus melakukan pengembangan SDM melalui training ESQ, melakukan studi banding pelayanan pada bidang jasa lain. Selain itu juga harus diadakan pengawasan dan penilaian kinerja karyawan secara berkala sehingga karyawan lebih profesional dalam hal menangani nasabah. (3) Untuk menghadapi persaingan dan tantangan jaman yang selalu berubah BRI Cabang Blitar harus senantiasa peka terhadap keinginan dan keluhan nasabah, hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan kotak saran dan keluhan nasabah. (4) Kepada peneliti berikutnya disarankan mengkaji variabel kualitas jasa secara lebih detail dengan sampel dan analisis yang lebih luasa dan dalam.


Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Konsolidasi Perusahaan Telekomunikasi Di Indonesia Beserta Anak Perusahaannya... (81)


Dewasa ini perkembangan dunia telekomunikasi berjalan dengan demikian pesatnya. Hal ini dapat dilihat dari berjamurnya perusahaan-perusahaan di bidang telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing untuk dapat menguasai pasar. Dua diantara perusahaan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia adalah PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT.Indosat Tbk.
PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT.Indosat Tbk merupakan dua perusahaan telekomunikasi yang masuk pada daftar LQ45. Daftar LQ45 merupakan daftar dari 45 saham yang terpilih melalui beberapa kriteria pemilihan sehingga akan terdiri dari saham-saham yang memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Telekomunikasi yang masuk pada daftar LQ45. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang masuk pada daftar LQ45 yaitu PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT.Indosat Tbk dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan untuk membandingkan kinerja keuangan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT.Indosat Tbk.
Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan analisa kuantitatif yang menggunakan variabel berupa Laporan Keuangan, Rasio Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan. Melalui analisa kuantitatif akan diperoleh gambaran mengenai isi dari suatu dokumen. Dokumen tersebut diteliti isinya, kemudian diklasifikasi menurut kriteria atau pola tertentu lalu dianalisa atau dinilai.
Adapun prosedur pengumpulan data adalah melalui teknik dokumentasi terhadap laporan keuangan konsolidasi PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT.Indosat Tbk dan studi pustaka. Sedangkan alat rasio keuangan yang digunakan adalah Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisa rasio terhadap data keuangan konsolidasi PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT.Indosat Tbk pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 diperoleh hal-hal sebagai berikut, yaitu : 1) Berdasarkan hasil analisa terhadap Rasio Likuiditas menggunakan perhitungan Current Ratio dan Quick Ratio menunjukkan bahwa PT.Indosat Tbk memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Hasil analisa terhadap Rasio Leverage menggunakan perhitungan Debt to Total Assets, Debt to Equity Ratio dan Times Interest Earned menunjukkn bahwa PT. Indosat Tbk memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Sedangkan hasil analisa terhadap Rasio Aktivitas menggunakan perhitungan Perputaran Aktiva Tetap dan Perputaran Total Assets menunjukkan bahwa PT.Telekomunikasi Indonesia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT.Indosat Tbk. Demikian pula pada hasil analisa terhadap Rasio Profitabilitas menggunakan perhitungan Net Profit Margin, Return on Investment (ROI) dan Return on Net Worth (RONW) menunjukkan bahwa PT.Telekomunikasi Indonesia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT.Indosat Tbk. 2) Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap laporan keuangan konsolidasi PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT.Indosat Tbk menunjukkan bahwa secara umum kinerja perusahaan telekomunikasi yang masuk pada daftar LQ45, yakni PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT.Indosat Tbk memiliki kinerja yang cukup baik, namun apabila dilihat dari tingkat aktivitas dan profitabilitasnya, PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk lebih unggul dibandingkan dengan PT.Indosat Tbk.