Minggu, 29 Juni 2008

Studi Perbandingan Prestasi Belajar Biologi Antara Siswa Yang Di Beri Pelajaran Dengan Metode Laboratorium Dan Metode Ceramah Di ...(127)


Mata pelajaran biologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup ( Anwar 1984 ). Biologi merupakan suatu ilmu yang murni yang paling fleksibel, biologi merupakan suatu dasar bagi dunia pengetahuan yang lain dan juga sebagai ilmu terapan, misalnya : Ilmu Kedokteran, Ilmu Farmasi, Ilmu Peternakan, Ilmu Pertanian, dan Ilmu Kedokteran Hewan.
Mata pelajaran biologi telah diberikan mulai dari tingkat rendah ( SD ) sampai ke sekolah lanjutan dengan maksud agar siswa terlibat dalam proses belajar mengajar secara aktif dan kreatif.
Selain itu mata pelajaran biologi juga memenuhi kebutuhan dan minat siswa, baik melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengajaran biologi di MTs/SMP bertujuan agar siswa menguasai konsep-konsep IPA dan saling keterkaitannya sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan penciptaNya.
Menurut kurikulum Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Umum Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :
Pengajaran biologi juga mengembangkan sikap, nilai dan ketrampilan antara lain:
1. Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan untuk dapat memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep IPA
2. Mengembangkan sikap dan nilai.
3. Menanamkan sikap ilmiah kepada siswa dan melatih siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya secara ilmiah.
4. Menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga kelestarian alam lingkungan dan daya sumber alam.
5. Menyadarkan siswa akan keteraturan alam dan keindahannya sehingga siswa mencintai dan mengagungkan penciptaNya.
6. Memberikan pengetahuan dasar pada siswa untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Mengembangkan kecerdasan dan kreatifitas siswa.

1. Peran Guru Dalam Proses Belajar Mengajar
Dalam proses belajar mengajar keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kerjasama antar guru dan murid, sebenarnya dalam proses belajar mengajar, merupakan interaksi kerjasama antar guru dan murid. Sering kita dengar, bahwa metode apapun yang dipakai oleh guru namun keberhasilanya lebih banyak ditentukan oleh guru dan murid. Guru yang pandai menggunakan metode tidak akan mencapai hasil pengajaran yang diinginkan kalau muridnya tidak mempunyai kemampuan belajar, tetapi sebaliknya guru akan memperoleh hasil pengajaran yang efektif jika guru dan muridnya sama mempunyai kemauan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Sepintas lalu pendapat tersebut ada benarnya, sebab dalam proses belajar mengajar pasti didalamnya mengandung unsur metode sebagai alat pendekatnya dan metode tersebut cukup memberikan arti.
Maka dari itu guru dituntut untuk mempunyai kemampuan memilih metode yang tepat serta mampu menguasai bagaimana menggunakannya untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Menurut Amir Dain Indra Kusuma dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pendidikan mengatakan bahwa : Guru mempunyai dua fungsi yaitu mendidik dan mengajar. Kedua tugas tersebut secara praktis tidak bisa dipisahkan, tapi secara teoritis pengertian mengajar tidak sama dengan mendidik. Mengajar adalah menyerahkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan ataupun ketrampilan dan lain sebagainya kepada orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu, sehingga pengetahuan ataupun ketrampilan dan sebagainya itu dapat menjadi milik orang tersebut, sedang mendidik adalah terletak pada tujuan pendidik itu, berusaha untuk membawa anak kepada nilai-nilai luhur, kepada norma-norma susila (Kusuma, 28).
Dari pendapat tersebut, jelaslah bahwa mengajar dan mendidik merupakan dua pengertian yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan manusia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.
Mendidik disamping sebagai ilmu juga sebagai suatu seni, yang dimaksud adalah keahlian di dalam menyampaikan materi pengajaran. Metode mengajar itu sendiri mempunyai kedudukan sebagai berikut :
1. Salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan pengajaran.
2. Merupakan salah satu komponen dalam proses mngajar.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan :
1. Mata pelajaran biologi terkandung nilai-nilai luhur didalammya dan mempunyai peran yang sangat urgen dalam pendidikan nasional. Sehingga perlu dicari pendekatan yang efektif dalam memberikan pelajaran biologi agar siswa mengerti dan memahami sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi.
2. Pendidikan dan pengajaran banyak ditentukan oleh faktor guru, hal tersebut erat hubungannya dengan pemilihan dan penggunaan metode sebagai alat pendekatannya untuk mencapai tujuan pengajaran.
Dari bermacam-macam metode yang perlu diadakan penelitian, metode mana yang dipandang paling efektif untuk menyampaikan suatu materi pelajaran. Sedang yang sering dipakai adalah metode ceramah dan metode laboratorium yang dalam hal ini usaha penulis untuk diketahui mana yang lebih efektif dari kedua metode tersebut.


Kualitas Pelayanan Publik Studi Tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan … (125)


Pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu, public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), protection function (fungsi perlindungan). Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, untuk kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi tersebut maka dibentuklah birokrasi. Birokrasi merupakan suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah agar fungsi-fungsinya yaitu pelayanan, pembangunan, dan perlindungan, dapat berlangsung dengan efektif dan efesien. Dampak dari kurang efektif pelayanan tersebut adalah timbulnya krisis multi dimensi yang dialami bangsa ini pada akhir tahun 1990an yang berlanjut hingga kini. Pemerintah dalam membangun suatu sistem birokrasi yang baik, ditandai dengan berbagai fenomena yang berkembang seperti, pungutan liar, korupsi, kolusi, red-tape, proseduralisme, patrimonial, empire building dan sebagainya.
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai peran yang strategis bagi Pemerintah Daerah diwilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan program-program pemerintahan serta pembangunan di daerah.
Selain besaran wilayahnya Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu, dalam jarak politis dengan grass-root politics, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai, Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu diasumsikan dapat pula berfungsi : sebagai arena pengembangan demokrasi ditingkat lokal, pengembangan ekonomi yang mampu membiayai diri sendiri dan sekaligus mampu berkembang. Pengembangan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif.,
Dengan kedudukan dan potensi yang mungkin dapat dikembangkan tersebut maka perlu diciptakan Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu yang mempunyai kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diselenggarakan mempunyai kualitas yang baik.
Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu dalam Wilayah Kabupaten Magetan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan, Kantor-kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, salah satunya tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu adalah ”Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat dan Pelayanan Teknis / Administratif kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu”, maka kualitas pelayanan publik menjadi sangat penting karena menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan itu semakin penting mengingat : Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu merupakan tempat memproduksi pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap anggota masyarakat seperti KTP yang keberadaannya menjadi prasarat bagi setiap anggota masyarakat untuk melakukan akses dengan berbagai bidang-bidang kehidupan, pemberian pelayanan di Kabupaten didasarkan pada pokok pelayanan yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sehingga proses yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan pada masyarakat.
Jenis pelayanan administrasi di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan atara lain pelayanan KTP. Hal ini disebabkan jumlah dan Frekwensi pemberian pelayanan di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan harus melayani lebih 25.000 penduduk dan rata-rata setiap hari melayani sekitar 50 pemohon dan merupakan pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan keberadaannya menjadi prasarat untuk mengakses berbagai pelayanan dan urusan yang lain.
Berdasar data awal tersebut, maka Peneliti tertarik meneliti aspek tersebut dengan mengambil judul : “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI TENTANG PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KANTOR PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU KABUPATEN MAGETAN


Analisis Du Pont System Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Pertumbuhan Perusahaan Pada Pt. Jaya Bali Garment Tabanan-Bali … (126)


Penelitian ini merupakan penelitian diskiptif , mengenai analisis Du Pont System untuk menilai pertumbuhan perusahaan PT. Jaya Bali Garment Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Du Point System untuk menghitung ROI selama tahun 2001-2003.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi variabel bebas adalah Du Pont System sedangkan variabel terikatnya adalah perkembangan perusahaan. Dalam analisis data penelitian menggunakan analisis Du Pont System yang merupakan analisis mencakup ratio aktifitas yaitu perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva . Rasio keuntungan yaitu margin keuntungan atas penjualan dan ROI.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ROI menunjukan peningkatan begitu juga NPM dan TATO, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PT. Jaya Bali Garment mengalami pertumbuhan dalam periode 2001-2003. Hal ini terlihat dari meningkatnya prosentase ROI yang terjadi.


Sabtu, 14 Juni 2008

Analisis Pengaruh Laba Akuntansi Dan Nilai Buku Terhadap Harga Saham Emiten Di Bursa Efek Jakarta … (124)


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan relevansi nilai dari laba akuntansi dan nilai buku yang digunakan oleh investor dalam menentukan kebijakan dengan menggunakan model harga. (1) Untuk menguji pengaruh variabel laba akuntansi dan nilai buku secara simultan terhadap harga saham, (2) Untuk menguji pengaruh variabel laba akuitansi, dan nilai buku secara individual terhadap harga saham.
Jumlah sample yang digunakan sebanyak 31 perusahaan basic industry dan chemicals dengan menggunakan metode purposive sampling . Perusahaan-perusahaan tersebut mengumumkan laporan keuangan antara 1 Januari sampai dengan 30 April 2004.
Hasil analisis regrresi menunjukan bahwa variabel laba akuntansi dan nilai buku secara simultan mempengarui harga saham perusahaan basic industry dan chemicals, hal ini di tunjukan kuefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,373 atau 37,3 % .Ini artinya variabel-variabel independent secara simultsn mempengarui harga sebesar 37,3 % dan sisanya 62,7 % dipengarui oleh variabe-variabel yang lain yang tidak di teliti. Secasra individual laba akuntansi tidk signifikan dan nilai buku berpengaruh secara signifikan .
Berdasarkan model harga , penelitian menunjukan adanya revansi nilai dan informasi akuntansi ( laba akutansi dan nilaim buku ) yang secara simultan signifikan , sehingga variabel-variabel tersebut menggambarkan harapan investor di masa depan.


Pengaruh Penerapan Sistem Scriptless Trading dan Bid-Ask Spread tehadap Volume Perdagangan Saham pada Bursa Efek Jakarta. ...(122)


Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan nilai volume perdagangan saham dan bid-ask spread antara sebelum sesudah penerapan sistem scriptless trading, juga menguji pengaruh penerapan sistem perdagangan saham (scriptless trading,) dan bid-ask spread terhadap volume perdagangan saham.
Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling . Kriteria pengambilan sampel adalah perusahaan yang melakukan konversi saham di bentuk kertas (warkat) ke scriptless pada tahap pertama yaitu pada bulan Juli smpai dengan Septem ber 2000 sebesar 47 perusahaan. Data penelitian dipilih kurang dari satu tahun sebelum dan sesudah penerapan sistem scriptless trading.
Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai volume perdagangan saham dan bid-ask spread antara periode sebelum dan sesudah penerapan sistem perdagangan scriptless trading. adalah berbeda secara signifikan. Akan tetapi, volume perdagangan saham secara parsial hanya dipengarui oleh penerapan sistem perdagangan scriptless trading. Bid-ask spread tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Hal ini berarti bahwa keterbukaan informasi akuntansi, tidak mempengarui besarnya nilai volume perdagangan saham.

Kata kunci: scriptless trading, volume perdagangan saham, dan bid-ask spread


Peranan rencana anggaran kas yang efektif dalam usaha menjaga likuiditas dan meningkatkan rentabilitas pada perusahaan ... (123)


Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus yang mana hanya menyajikan data yng sebenarnya dari perusahaan yang disertai penganalisaan guna dapat memberikn penelitian terhadap data yang ada . Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan anggaran kas yang efektif dalam usaha menjaga likuiditas dan meningkatkan rentabilitas perusahaan kaleng PT. Arthawena Sakti Gemilang Malang.
Data yang digunakan data-data dari laporn keuangan , khususnya neraca dan laporan laba rugi tahun 2001-2003. Variabel yang diteliti disini meliputi laporn keuangan serta tingkat likuiditas dan rentabilitas. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif yang berupa cash turnover , working capital turnover , analisa likuiditas dan analisa rentabilitas .
Hasildari penelitian ini menunjukan bahwa dengan perhitungan kas secara efektif maka dapat dilihat peningkatan diberbagai komponen. Dengan analisa tersebut dapat dilihat current ratio menjadi 225,95 %, quick ratio menjadi 136,o5 %, dan cash ratio meningkat menjadi 51,12 % sehingga tingkat likuiditas perusahaan cukup baik, sedangkan rentabilitas modal sendiri juga mengalami kenaikn yang signifikan sebesar 57,05 %, pada tahun 2003 meningkat menjadi 61,12 % pada tahun 2004 dan kenaikn juga terjadi pada rentabilitas ekonomi sehingga dapat ditingkatkan dari 47,02 % pada tahun 2003 menjadi 75,96 % pada tahun 2004.
Dari hasilpenelitian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dengan menyusun budget kas yang efektif perusahaan dapat menganggarkan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas secara valid sehingga perusahaan dapt mempertahankan atau menjaga likuiditas serta meningkatkan rentabilitas demi kelangsungan perusahaan tersebut.


Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi Pemerintahan (Studi Terhadap Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten …) …(120)


Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara, kendatipun pengakuan atas hak dasar kemanusiaan tampak mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai belahan dunia. Pengakuan ini juga berlaku atas hak perempuan sebagaimana yang sejajar dengan laki-laki.
Doktrin Agama seringkali dijadikan untuk membenarkan tindakan tidak adil dan bahkan tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan. Doktrin Agama dianggap sebagai sesuatu yang baku dan tidak bisa ditafsirkan, sehingga posisi marginal perempuan dalam Agama dianggap takdir yang tidak dapat diubah. Selain Agama, budaya juga mempengaruhi terbentuknya struktur dan sosial politik yang timpang di masyarakat, sehingga perempuan yang pada posisi lemah hanya bisa bertahan dalam budaya patriarkhi.
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan pendekatan survai dan bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan dalam birokrasi pemerintahan. Perspektif yang diambil untuk menganalisis kepemimpinan perempuan adalah perspektif sosial politik, Agama, dan budaya. Ketiga faktor tersebut, mempunyai pengaruh besar dalam penentuan kontruksi masyarakat yang meneguhkan idiologi jender yang bias.
Dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji F menunjukkan ada pengaruh gaya kepemimpinan, faktor sosial, agama, budaya secara bersama – sama terhadap prestasi kerja Bupati di Kabupaten Tuban, namun hanya 29,1 % perubahan variabel Y disebabkan oleh perubahan variabel X1 sampai X4. Sedangkan sisanya yaitu 79,9 % disebabkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.
Maka hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel gaya kepemimpinan (X1) terhadap prestasi kerja bupati Kabupaten Tuban. Sedangkan untuk variabel faktor sosial (X2), budaya (X3) agama (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja bupati Kabupaten Tuban. Dengan demikian faktor eksternal seperti sosial politik, budaya dan agama bukan merupakan faktor yang menghalangi prestasi dan kemampuan kerja dari Bupati ...


Pengembangan Model Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dinas Di Lingkup …(121)


Masalah-masalah sumber daya manusia secara historis dapat ditinjau dari perkembangannya sejak dulu. Bahkan masalah sumber daya manusia yang kelihatannya hanya merupakan masalah intern dari suatu organisasi, sesungguhnya mempunyai hubungan yang erat dengan peri kehidupan manusia dan masyarakat yang telah menimbulkan berbagai konsepsi tentang sumber daya manusia dan statusnya dalam masyarakat dimana organisasi itu berada.
Dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sumber daya manusia sehari-hari pada hakikatnya setiap atasan / pimpinan yang mempunyai wewenang tertentu seperti pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemanfaatan, pengembangan serta pemberhentian biasanya juga menentukan kebijaksanaan pelaksanaan sendiri. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan yang demikian ini pada umumnya tidak terpadu, sehingga sering dirasakan sebagai pencerminan selera pribadi yang tentunya sangat subyektif sifatnya.
Ada yang beranggapan bahwa banyak segi sumber daya manusia diatur atas dasar hak prerogatif pimpinan yang berwenang memutuskan. Keputusan tersebut sering dirasakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sangat subyektif, pilih kasih, like and dislike, dan sebagainya. Penetapan suatu kebijakan berupa keputusan tentang orang sering menimbulkan perbedaan persepsi terhadap kebijaksanaan atau keadilan pimpinan kepada bawahan termasuk di dalamnya penilaian kinerja PNS yang dilakukan dengan menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), karena belum ada ukuran yang obyektif sebagai patokan yang dimengerti. Seringkali pula perbedaan itu membawa akibat yang merugikan bagi pihak yang dinilai berdasar ukuran yang berbeda tersebut. Padahal penilaian kinerja bagi pegawai / karyawan organisasi sangat penting dan bermanfaat untuk mengetahui prestasi kerjanya dan langkah-langkah positif ke depan dalam rangka meniti karir (penempatan, promosi dan suksesi).
Penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) di lingkungan pemerintahan sekarang ini, menetapkan 8 (delapan) aspek seperti tersebut di atas perlu ditinjau kembali. Hal itu disebabkan pada model penghitungan jumlah nilai dari aspek-aspek yang dinilai dalam DP3 seperti kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan terdapat 1 (satu) aspek berupa prestasi kerja yang merupakan kategori hasil kerja (output) dari seorang pegawai / karyawan yang dinilai (dalam bahasa statistik disebut Y), sedangkan aspekaspek yang lain merupakan aspek proses menuju hasil atau dalam bahasa statistik disebut variabel X.
Selama ini penjumlahan aspek-aspek yang dinilai tersebut dilakukan tanpa melihat apakah aspek tersebut merupakan aspek hasil ataupun aspek proses, sehingga hal tersebut menyalahi kaidah-kaidah penjumlahan di dalam hukum aritmatika. Penyebab lain, karena 7 aspek (variabel X) yang ada terdapat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, padahal di dalam statistika hal tersebut tidak dibenarkan (harus berdiri sendiri / independen satu sama lain).
Disamping itu peninjauan kembali penggunaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) disebabkan oleh variasi dari variabel-variabelnya yang tidak mencerminkan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan/prestasi kerja seorang pegawai/karyawan, dan juga karena pembobotan yang tidak jelas antara variabel yang satu dengan yang lain, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berfungsi dengan baik (Nawawi,2003).
Format DP3 yang ada sekarang terkesan kurang fleksibel untuk mengekspresikan hal-hal yang menjadi karakter khusus yang membedakan suatu profesi satu dengan profesi lainnya. Unsur-unsur yang dinilai (seperti kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran dan prakarsa) tumpang tindih satu sama lainnya, standar yang digunakan tidak jelas dan interpretable serta cenderung pada penilaian terhadap ciri-ciri atau karakteristik kepribadian (Ruky, 2001:55-56). Padahal untuk dapat menilai karakteristik kepribadian, para penilai seharusnya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ilmu jiwa dan perilaku manusia (psikologi).
Dalam kondisi seperti ini sangat penting untuk mempertimbangkan perbaikan, atau penyempurnaan DP3 dalam menilai pelaksanaan pekerjaan pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen penilaian yang valid.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas di lingkup Pertanian yang terdiri atas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Peternakan Kabupaten ... tidak terlepas dari kondisi-kondisi di atas yang selalu dan harus memperbaiki kinerja karyawannya di dalam pemberian pelayanan kepada publik dan pencapaian sasaran kinerja seperti yang telah disyaratkan sebelumnya dan tercantum dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Penilaian kinerja pada kelima lembaga tersebut dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada setiap akhir tahun, yaitu dengan menggunakan model DP3 yang ada saat ini.
Dengan jumlah pegawai yang ada : Bappeda 38 orang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan 22 orang, Dinas Peternakan 24 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 25 orang serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan 31 orang, mengharuskan Badan dan dinas tersebut mengembangkan metode penghitungan penjumlahan DP3 sebagai tolok ukur penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar pengembangan sumber daya manusia utamanya sistem karir, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi kinerja karyawannya. Pengembangan tersebut seiring dengan semakin tingginya kompetisi pegawai negeri sipil di lingkungan 5 (lima) lembaga untuk memegang jabatan (eselonering), seperti : eselon IIb sebanyak 3,60 % (5 orang), eselon IIIa sebanyak 14,3 % (20 orang), eselon IVa sebanyak 40,7 % (57 orang), dan tenaga staf sebanyak 41,4 % (58 orang).
Untuk menghindari sistem karir, perencanaan SDM, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang tidak didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang dihitung berdasarkan metode penjumlahan yang lebih baik, maka dipandang perlu untuk menganalisis lebih lanjut dalam suatu penelitian tentang “ Analisis pengembangan model penilaian kinerja pegawai negeri sipil pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas di lingkup Pertanian Kabupaten ...”.


Analisa Penerapan Akuntansi Lingkungan Di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta ... (119)


Perusahaan adalah bentuk organisasi yang melakukan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Murni, 2001) Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha menggunakan sumber daya yang dimilikinya semaksimal mungkin untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidupnya sehingga berakibat pada dampak lingkungan baik secara positif maupun secara negatif (Harahap, 1999).
Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan selalu berinteraksi dengan lingkungannya sebab lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi perusahaan, terjadi pergeseran tujuan perusahaan (Yuniarti, 1998). Pertama, pandangan konvensional, yaitu menggunakan laba sebagai ukuran kinerja perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang baik adalah perusahaan yang mampu memperoleh laba maksimal untuk kesejahteraan stickholder. Kedua, pandangan modern, yaitu tujuann perusahaantidak hanya mencapai laba maksimal tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungannya. Seperti yang diungkapkan oleh Glueck dan Jauck (1984) bahwa tujuan perusahaan meliputi profitabilitas, efisiensi, kepuasan, dan pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial dan hubungan baik dengan masyarakat serta kelangsungan usaha dan tujuan lainnya.
Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan perusahaan dianggap mampu menyediakan kebutuhan masyarakat untuk konsumsi maupun penyedia lapangan pekerjaan. Perusahaan didalam lingkungan masyarakat memiliki sebuah legitimasi untuk bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya, namun lama kelamaan karena posisi perusahaan menjadi amat vital dalam kehidupan masyarakat maka dampak yang ditimbulkan juga akan menjadi sangat besar. Dampak yang muncul dalam setiap kegiatan operasional perusahaan ini dipastikan akan membawa akibat kepada lingkungan di sekitar perusahan itu menjalankan usahanya. Dampak negatif yang paling sering muncul ditemukan dalam setiap adanya penyelenggaraan operasional usaha perusahaan adalah polusi suara, limbah produksi, kesenjangan, dan lain sebagainya dan dampak semacam inilah yang dinamakan Eksternality (Harahap, 1999).
Besarnya dampak Eksternalities ini terhadap kehidupan masyarakat yang menginginkan manfaat perusahaan menyebabkan timbulnya keinginan untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan secara tersistematis sehingga dampak negatif dari eksternalities ini tidak menjadi semakin besar. Dari hal semacam ini kemudian mengilhami sebuah pemikiran untuk mengembangkan ilmu akuntansi yang bertujuan untuk mengontrol tanggung jawab perusahaan. Adanya tuntunan ini maka akuntansi bukan hanya merangkum informasi data keuangan antara pihak perusahaan dengan pihak ketiga namun juga mengatasi hubungan dengan lingkungan. Ilmu akuntansi yang mengatur proses pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan eksternalities tersebut disebut dengan Akuntansi lingkungan
Didalam dunia bisnis dikenal akuntansi yang merupakan penyedia informasi dan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Didalam akuntansi konvensional, informasi dalam laporan keuangan merupakan hasil transaksi perusahaan dari pertukarang barang dan jasa antara dua atau lebih entitas ekonomi (Belkoui, 1981). Pertukaran barang antara perusahaan dan lingkungan sosialnya menjadi cenderung diabaikan akibat dari perlakukan akuntansi tersebut yang menyebabkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang kurang lengkap terutama mengenai hal hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pada mulanya akuntansi diartikan hanya sekedar sebagai prosedur pemrosesan data keuangan. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Accounting Terminology Bulletin yang diterbitkan oleh AICPA (American Institute of Certified Public Accounting). Dalam Accounting Terminology Bulettin no.1 dinyatakan sebagai berikut:
Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the term of money, transaction and event which are and part, at least of finantial character and interpreting the result there of.” (AICPA, 2000)
Pada perkembangannya, akuntansi tidak hanya sebatas proses pertanggung jawaban keuangan namun juga mulai merambah ke wikayah pertanggung jawabab sosial lingkungan sebagai ilmu akuntansi yang relatif baru. Akuntansi lingkungan menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa. Tujuan utamanya adalah dipatuhinya perundangan perlimdungan lingkungan untuk menemukan efisiensi yang mengurangi dampak dan biaya lingkungan.
Dalam akuntansi secara umum yang terjadi adalah pengukuran dan pencatatan terhadap dampak yang timbul dari hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen produk namun dalam akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroti masalah aspek sosial atau dampak dari kegiatan secara teknis, misalnya pada saat penggunaan alat atau bahan baku perusahaan yang kemudian akan menghasilkan limbah produksi yang berbahaya. Bidang ini amat penting sebab khususnya di Indonesia saat ini terlalu banyak perusahaan baik badan usaha milik negara maupun swasta yang dalam pelaksanaan operasi usaha ini menimbulkan kerusakan ekosistem karena adanya limbah produksi perusahaan yang tentu memerlukan alokasi biaya penanganan khusus untuk hal tersebut. .
Alokasi biaya lingkungan terhadap produk atau proses produksi dapat memberikan manfaat motivasi bagi manajer atau bawahannya untuk menekan polusi sebagai akibat dari proses produksi tersebut Didalam akuntansi konvensional, biaya ini dialokasikan pada biaya overhead dan pada akuntansi tradisional dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan dialokasikan keproduk tertentu atau dialokasikan pada kumpulan kumpulan biaya yang menjadi biaya tertentu sehingga tidak dialokasikan keproduk secara spesifik.
Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan adalah limbah produksi. Dalam UU no. 23 tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha dan atau kegiatan produksi, sedangkan pencemaran diartikan sebagai proses masuknya makhluk hidup atau zat, dam energi maupun komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Limbah produksi yang dihasilkan oleh operasional perusahaan terdapat kemungkinan bahwa lembah tersebut berbahaya bagi lingkungan sehingga lembah sebagai residu operasional perusahaan memerlukan pengelolaan dan penanganan khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Sebagai sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi masalahlimbah hasil operasional perusahaan adalah dengan dilakukannya pengelolaan limbah operasional perusahaan tersebut dengan cara tersistematis melalui proses yang memerlukan biaya yang khusus sehingga perusahaan melakukan pengalokasian nilai biaya tersebut dalam pencatatan keuangan perusahannya.
Akuntansi lingkungan ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasikan, mengukur, menilai, dan melaporkan akuntansi lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengukuran, penilaian, pengungkapan dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan.
Perhitungan biaya dalam penanganan limbah tersebut diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang tersistematis secara benar. Perlakuan terhadap masalah penanganan limbah hasil operasional perusahaan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya sebagai sebuah kontrol tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Proses pengukuran, penilaian, pengungkapan dan penyajian informasi perhitungan biaya pengelolaan limbah tersebut merupakan masalah akuntansi yang menarik untuk dilakukan penelitian sebab selama ini belum dirumuskan secara pasti bagaimana metode pengukuran, penilaian, pengukapan, dan penyajian akuntansi lingkungan di sebuah perusahaan.
Atas dasar itulah kemudian peneliti mencoba mengangkat masalah akuntansi lingkungan tersebut dalam penelitian yang akan mengungkap penerapan akuntansi lingkungan pada sebuah perusahaan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah produksi, yaitu limbah medis di perusahaan layanan kesehatan masyarakat. Penelitian yang mencoba untuk mengungkapkan sistem pencatatan pengelelolaan limbah medis yang dihasilkan oleh perusahaan layanan kesehatan ini akan dilakukan dalam penelitian yang berjudul “Analisa Penerapan Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta


Senin, 02 Juni 2008

Pengaruh Motivasi Kerja Aparat Terhadap Kualitas Layanan Civil (Studi Mengenai Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di … (118)


Penelitian ini difokuskan pada upaya mengungkapkan pengaruh motivasi kerja aparat terhadap kualitas layanan civil, studi mengenai pelayanan Kartu Tanda Penduduk di …. Secara operasional variabel penelitian dielaborasi dalam beberapa dimensi dan indikator. Variabel motivasi kerja aparat dielaborasi kedalam tiga dimensi, yaitu: motif, pengharapan, dan insentif. Variabel kualitas layanan civil dielaborasi kedalam empat dimensi, yaitu: kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan.
Desain penelitian adalah survei dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu stratified random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner sebagai instrumen utama dan didukung oleh studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis jalur (path analysis).
Secara kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa, motivasi kerja aparat di dua kecamatan tersebut cukup mempengaruhi kualitas layanan civil. Pengaruhnya bersifat positif dan signifikan yang secara statistik mengindikasikan hubungan kausalitas yang terbentuk adalah benar-benar berhubungan. Berdasarkan analisis koefisien jalur menunjukan bahwa meningkatnya kualitas layanan civil sebagian besar dipengaruhi oleh motivasi kerja aparat, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi motivasi kerja aparat, maka kualitas layanan civil akan semakin baik.


Mengembangkan Manusia Pariwisata Dengan Metode Analisis Situasional Sebagai Model Kompetensi SDM Di … (116)


Penelitian yang berjudul “Mengembangkan Manusia Pariwisata dengan Metode Analisis Situasional sebagai Model Kompetensi SDM di Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi ...” ini didasari latar belakang sebagai berikut; (a) situasi lingkungan dan kondisi organisasi mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan pengembangan SDM di sebuah organisasi, (b) terjadinya perubahan yang penting dan mendasar dalam pemerintahan Indonesia melalui UU No.29/1999 tentang Otonomi Daerah, dan (c) pegawai (SDM) Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi ... berasal dari gabungan dari dinas pariwisata dan departemen penerangan.
Berdasarkan latar belakang seperti itu, maka penelitian ini berusaha mencoba menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian, yaitu; (a) situasi lingkungan, (b) situasi organisasi bagaimana yang menentukan pengembangan model komptensi manusia Pariwisata di ... ..., dan (c) bagaimana model kompetensi Manusia Pariwisata tersebut.
Penelitian menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan teknik pengumpula data kuisioner, wawancara, dan observasi. Selama bulan Juni s/d Juli 2003 penelitian ini dilakukan di ... ... yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 127 .... Berdasarkan penelitian intensif dengan sejumlah informan penelitian, maka peneliti menyimpulkan beberapa hasil yang ditemukan, yaitu: (a) lingkungan yang menjadi dasar pengembangan model komptensi Manusia Pariwisata di ... ... adalah lingkungan politik dan keamanan yang potensial dan kondusif, eknomi yang rekatif stabil, dan geografis kedekatan dengan Surabaya, (b) situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan kurang memadai; manajerial yang demokrtais, terbukan, dan akrab; budaya organisasi yang mendukung, (dan (c) model kompetensi Manusia Pariwisata yang dikembangkan adalah SDM yang mempunyai kemampuan kepariwisataan, sikap dan kepribadian, dan kemampuan manajerial; dan model kompetensi Manusia Pariwisata di dalamnya juga termasuk pelaku dan pengelola obyek wisata yang berasal dari masyarakat.
Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu: (a) perlu usaha terus menerus menumbuhkan sinergi di antara pegawai dinas yang berbeda latar belakang, (b) siatuasi-situasi yang ada perlu dikaji lebih mendalam sehingga dapat diambil kebijakan yang sangat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dan (c) sinergi dan kerjasama antara pemerintah (dinas) dan masyarakat akan membantu pengembangan model kompetensi Manusia Pariwisata di masa depan.


Pengembangan Model Pelatihan Bimbingan Ibadah Haji Di Kabupaten ... … (117)


Manasik haji setiap tahun hanya disampaikan selama 3 kali tatap muka oleh Departemen Agama menjelang keberangkatan dan dalam bentuk ceramah umum. Sudah barang tentu cara yang demikian tidak efektif karena materi hanya disampaikan satu arah tanpa ada dialog. Sehingga dengan demikian maka materi yang disampaikan tidak dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, ini sangat perlu adanya perubahan dalam metode manasik yang sudah sekian lama diterapkan pada calon jama’ah haji.
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pelatihan bimbingan ibadah haji yang sesuai di Kabupaten ..., dengan tujuan khusus menganalisis permasalahan dan harapan calon jamaah haji dan jama’ah haji serta menggali keinginan calon jama’ah haji dan jama’ah haji tentang pelatihan bimbingan ibadah haji yang terkait dengan peserta, materi, metode, pelatih dan lama latihan yang sesuai.
Populasi penelitian adalah seluruh calon jamaah haji tahun 2003/2004 yang terdaftar di Departemen Agama Kabupaten ... dan jama’ah yang sudah melaksanakan ibadah haji yang sudah mendapatkan pelatihan bimbingan ibadah haji. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 100 orang terdiri dari calon jama’ah 50 terbagi atas 25 orang KBIH dan 25 orang Non KBIH sedang 50 orang sisanya jama’ah yang sudah menunaikan ibadah haji terdiri atas atas 25 orang KBIH dan 25 orang Non KBIH yang sudah pernah mendapatkan pelatihan bimbingan ibadah haji.
Variabel penelitian adalah man (X1) yaitu pelatih dan peserta pelatihan, material (X2) yaitu materi pelatihan, method yaitu metode dan lama latihan (X3). Informan dipilih dengan memakai teknik purposive sampling dan snow-ball sampling. Instrumen penelitian Kuesioner. Lokasi dan Waktu Penelitian di Kantor Departemen Agama Kabupaten ..., yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39, .... Prosedur pengambilan data menggunakan kuisioner dan observasi dan wawancara terhadap pihak KBIH dan NON KBIH. Data yang ada diuji dengan menggunakan uji Friedman test, apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji multipel comparation. Tingkat kemaknaan yang digunakan pada pengujian ini adalah 0.05 ( p < 0,05). Serta untuk menguji model dilakukan uji t test 2 sampel berpasangan pada 30 orang sampel.
Tanggapan responden terhadap item peserta menyatakan tidak setuju untuk dilakukan tes tulis terlebih dahulu sebelum diadakan pelatihan sebanyak 44 orang (44 %) dan satu orang yang menyatakan sangat tidak setuju, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 8 orang (8 %), sedangkan yang menyatakan setuju dan sangat setuju untuk diadakan tes tulis terlebih dahulu sebanyak 36 orang (36 %) dan 11 orang.
Pengembangan model materi pelatihan yang diinginkan responden adalah yang berisi lebih banyak materi penerapan, materi yang berisi Bahasa Arab percakapan. Pengembangan model metode pelatihan yang diinginkan responden adalah metode tanya jawab, ceramah dan diskusi. Pengembangan model pelatih yang diinginkan responden adalah bersahabat, mempunyai materi dan metode yang sesuai, mempunyai latar belakang pendidikan dan tugas yang relevan, serta mempunyai selera humor tinggi. Pengembangan model media pelatihan yang diinginkan responden adalah menggunakan OHP, demonstrasi dan media televisi. Lama pelatihan yang dikehendaki responden adalah 4 minggu dengan banyaknya pertemuan enam kali, dan setiap pertemuannya dilakukan selama 3 jam. Sedangkan hasil uji t menunjukkan ada perbedaan pengetahuan, sikap dan praktek responden sebelum dan setelah pelatihan dengan tingkat signifikansi 0,000 (p < 0,05).


Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pada Pusat Penunjang Sistem Operasional BNI Card Centre Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Negara Indonesia … (115)


Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setelah deregulasi perbankan di Indonesia tanggal 1 Juni 1983 maka sistem perbankan di Indonesia diberi keluasaan dalam mengembangkan usahanya dengan mengemban misi pemerintah yaitu sebagai Agent of Development dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang.
Dewasa ini semakin ketatnya antar bank menggambarkan tidak mudahnya untuk melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat. Persaingan yang begitu ketat disektor perbankan baik itu antara bank milik pemerintah atau swasta nasional juga dengan bank asing, karena bank asing telah diberi kebebasan untuk mengembangkan operasinya di Indonesia.
Akibat begitu ketatnya persaingan, maka bank-bank berlomba-lomba mempromosikan atau mengenalkan produk yang mereka tawarkan dengan berbagai macam kelebihan dan keunggulan dari produk perbankan tersebut. Salah satu bank yang ikut berlomba adalah Bank Negara Indonesia (BNI) ikut berlomba dan berusaha untuk memasarkan produknya agar dapat menjaring nasabah dan menjaring pengendapan dana sebanyak mungkin di Bank Negara Indonesia (BNI).
Sebagai salah satu bisnis unit Bank BNI, Divisi Pengelolaan Bisnis Kartu atau Card Center juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dengan tujuan ikut serta menjaring pengumpulan dana yang pada akhirnya mendukung persaingan Bank BNI di kancah perbankan nasional. Kartu kredit, dan Kartu Debit beserta segala bentuk fiturnya dimaksudkan sebagai pelayanan untuk memberikan kepuasan bagi Nasabah BNI. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Phone Plus (sekarang Call Center BNI) juga merupakan bagian dari sarana yang memudahkan nasabah Bank BNI melakukan transaksi atas dana yang mereka percayakan kepada Bank BNI.
Dengan adanya ATM yang berfungsi 24 jam, para nasabah pemegang kartu debit dan juga kartu kredit BNI bisa melakukan berbagai transaksi tanpa batasan jam kerja atau transaksi yang bersifat segera dan penting, begitu juga dengan layanan phone plus (Call Center) yang juga bekerja 24 jam, para nasabah yang sudah memanfaatkan sarana tersebut dapat melakukan berbagai transaksi hanya memerlukan sarana telepon, mereka tidak perlu mendatangi cabang-cabang Bank BNI, dengan demikian nasabah dimudahkan karena dapat menghemat waktu dan tenaga.
Namun sampai sejauh ini penulis melihat pelayanan yang diberikan belum maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah Bank BNI secara keseluruhan maupun nasabah pengguna beberapa fasilitas yang telah diuraikan sebelumnya. Disini diharapkan perusahaan cepat tanggap terhadap kelemahan pelayanan yang ada dan berusaha untuk memperbaikinya. Karena apabila kelemahan ini dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan citra pelayanan yang jelek dan para nasabah tidak akan lagi mempergunakan layanan produk tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
Layanan bank akan menjadikan ukuran kapabilitas usaha bank yang bersangkutan maka profesionalisme atau layanan yang sebaik-baiknya mutlak terjadi dan memang harus dilaksanakan. Maka menyadari akan semua itu, maka pelayanan akan berkorelerasi secara positif terhadap kepuasan nasabah amat sangat diperlukan yang pada akhirnya akan bermuara kepada keberhasilan menarik nasabah.
Berdasarkan uraian yang telah digambarkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pelayanan Pelayanan di Bank BNI, Sehingga penulis ingin mencoba memberi judul skripsi ini : “Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pada Pusat Penunjang Sistem Operasional BNI Card Centre Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”.


Kepuasan Karyawan Terhadap Sistem Kompensasi PT. Mitra Langgeng Sejati ... (114)


Penerapan kebijakan pemberian kompensasi oleh beberapa perusahaan terhadap calon pegawai terlihat dipaksakan. Pegawai sebelum diterima harus menandatangani perjanjian kontrak kerja yang isinya telah ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena tenaga kerja tersebut harus menerima kompensasi yang telah ditentukan tanpa diberi kesempatan untuk “bargaining”.
Jika kompensasi yang diberikan oleh perusahaan berbanding terbalik dengan apa yang sudah pegawai tersebut berikan kepada perusahaan, maka semangat kerja individu tersebut akan menurun. Jika semangat kerja pegawai menurun, maka pegawai itu akan cenderung malas dalam melakukan tugasnya dan sengaja menunda-nunda pekerjaan. Jika hal ini, terjadi perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Hal ini banyak sekali yang menimpa pada perusahaan produksi / pabrik, dampak selain diatas juga dapat berdampak yang paling merugikan adalah apabila pegawai terjadi demo, sehingga perusahaan menghentikan produksi, karena pegawai menuntuk hak-hak mereka.
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai bentuk / jenis kompensasi yang telah diberikan perusahaan PT. Mitra Langgeng Sejati. Apakah sudah sesuai atau belum dengan keinginan dari sebagian besar karyawan. Dan juga Memberikan gambarkan terpenuhinya atau tidak sebuah harapan dan kenyataan terhadap kepuasan kompensasi yang diberikan oleh PT. Mitra Langgeng Sejati.
Metode penelitian ini bersifat deskriptif secara realitas, dimana peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data untuk menggambarkan tentang jawaban karyawan terhadap penerapan kebijakan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sifat deskriptif akan menggambarkan jawaban sesunggunya karyawan terhadap penerapan kebijakan kompensasi, dalam hal ini perusahaan yang diteliti adalah PT. Mitra Langgeng Sejati, sedangkan pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana kepuasan karyawan terhadap sistem kompensasi PT. Mitra Langgeng Sejati
Penelitian dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan (Januari – Maret 2006) dengan jumlah responden 50 secara sampling atau 30% dari jumlah karyawan PT. Mitra Langgeng Sejati yang ditempatkan di perusahaan BUMN yaitu PT. Bank BNI 46 ada berjumlah populasi 187 karyawan, yang berada di Unit Collection berjumlah 50 Orang, di Unit Deliveri berjumlah 78 Orang dan di Unit Operasionel berjumlah 59 Orang.
Hasil penelitian dan analisis penulis terhadap data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, menunjukan :
1. Untuk kompensasi dalam bentuk uang, karyawan PT. Mitra Langgeng Sejati mempunyai jawaban sebagai berikut :
a. Menunjukkan jawaban puas terhadap kompensasi, seperti pemberian uang makan.
b. Menunjukkan jawaban tidak puas terhadap kompensasi seperti pemberian gaji pokok, uang lembur, insentif individu dan pemberian insentif unit.
2. Untuk kompensasi dalam bentuk bukan uang, karyawan PT. Mitra Langgeng Sejati mempunyai jawaban sebagai berikut :
a. Menunjukkan jawaban puas terhadap kompensasi seperti pekerjaan yang dilakukan, perlakuan adil dari atasan, kesempatan untuk memberikan gagasan/ ide, kebebasan dalam melakukan suatu pekerjaan, aturan jam masuk kerja, aturan jam pulang kerja, aturan jam istirahat, kondisi sirkulasi udara, kondisi AC, kondisi tempat kerja, kondisi fisik gedung, keharmonisan hubungan dengan atasan dan rekan sekerja, dan keamanan dalam melakukan suatu pekerjaan.
b. Menunjukkan jawaban yang tidak puas terdapat pada kompensasi seperti: prosedur yang dimiliki perusahaan, status kepegawaian, kesempatan untuk pengembangan diri, prospek karier, promosi jabatan, aturan over time atau lembur, asuransi jiwa, uang kesehatan, dan tunjangan hari tua.
3. Berdasarkan hasil nilai rata-rata bahwa penerapan kebijakan kompensasi PT. Mitra Langgeng Sejati belum memenuhi harapan karyawannya.

Untuk itu penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi PT. Mitra Langgeng Sejati selaku perusahaan agen tenaga kerja adalah sebagai berikut: :
1. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, disarankan agar pihak PT. Mitra Langgeng Sejati melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap kompensasi yang belum terpuaskan oleh karyawan.
2. PT. Mitra Langgeng Sejati sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap kompensasi yang diberikan agar tidak terjadi turn over yang meningkat dan menurunnya semangat kerja karyawan.